APBN Sumut hingga Akhir November 2024 Tetap Solid Capaiannya 83,52%

Medan (harianSIB.com)

Kementerian Keuangan Sumatera Utara mencatat,
kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah provinsi ini hingga November 2024 menunjukkan tren yang optimistis.

"Pendapatan negara mencapai Rp35,72 triliun atau 83,52% dari target yang ditetapkan, meskipun terdapat penurunan sebesar 3,10% dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sumatera Utara, yang juga menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Sumut I, Arridel Mindra, Kamis siang (19/12/2024) di Medan. Dia merinci, pendapatan negara terdiri dari penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Baca Juga:

• KPK Luruskan Informasi: Kasus CSR BI Belum Miliki Tersangka
• PESAN KAPOLRESTABES KOMBES GIDION MENYAMBUT NATAL DAN BARU

Disebutkan, belanja negara terealisasi sebesar Rp62,30 triliun atau 86,35% dari pagu anggaran, dengan pertumbuhan tahunan 10,24% (yoy).

Belanja ini terdiri dari belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah, yang diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi serta mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Baca Juga:

• Dr Humuntal Rumapea : Sekarang Jaman Buka Pekerjaan, Bukan Mencari Pekerjaan
• Pasar Halat Medan Terapkan Pembayaran Nontunai

Penerimaan pajak terealisasi sebesar Rp30,63 triliun atau 83,35% dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri yang mencapai Rp10 triliun. Jenis pajak lainnya yang mencatatkan kontribusi besar adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar Rp5,1 triliun.

PPh Final mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 27% (yoy), mencerminkan efektivitas kebijakan pajak yang mendukung aktivitas ekonomi tertentu. Meskipun sebagian sektor dominan, seperti industri pengolahan dan pertanian, masih mengalami kontraksi, sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 23,2%.

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir November 2024 mencapai Rp2,32 triliun atau 59,65% dari target, namun mengalami penurunan sebesar 11,44% (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh stagnasi harga referensi crude palm oil (CPO) serta kebijakan tarif efektif bea masuk yang lebih rendah.

Bea masuk berhasil tumbuh sebesar 2,53%, mencapai Rp1,09 triliun atau 68,76% dari target, dengan kontribusi utama dari produk seperti beras, gula, dan pupuk NPK.

Sebaliknya, penerimaan bea keluar mengalami kontraksi tajam sebesar 22,47%, terutama dipengaruhi oleh rendahnya harga referensi CPO.
Penerimaan cukai juga mengalami penurunan 19,77%, dipengaruhi oleh penurunan produksi barang kena cukai (BKC).