Jakarta (harianSIB.com)
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)
Fahri Hamzah mengungkapkan salah satu tantangan
program 3 juta rumah di daerah adalah banyaknya 'raja kecil'.
Mulanya, ia mendapat laporan dari pengembang properti yang mengaku dipersulit pemerintah daerah (pemda) dalam membangun rumah rakyat. Pengusaha khawatir
program 3 juta rumah yang diusung
Presiden Prabowo Subianto akan terganjal kembali.
Baca Juga:
"Kebetulan sekarang dalam ekosistem ini (
program 3 juta rumah), kami (Kementerian PKP) lead di sini. Terus terang, kita akan memerlukan konsolidasi politik besar-besaran. Politik kita ini sudah kacau, raja kecil ini terlalu banyak," jawab Fahri dalam Dialog di Menara BTN, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Karenanya, Fahri bahkan sempat mengusulkan agar
Pilkada 2024 menjadi yang terakhir. "Orang-orang keras kepala di mana-mana itu banyak, ini enggak boleh dibiarkan ada. Saya malah sampai pernah mengusulkan ke pemerintahan ini, kalau bisa pilkada, (pemilihan) gubernur ini yang terakhir. Enggak usah ada lagi pilkada (pemilihan) gubernur," tegasnya.
Baca Juga:
Fahri berjanji Kementerian PKP bakal membuat aturan yang jelas untuk merealisasikan
program 3 juta rumah. Bahkan, sang wamen mengklaim bisa mempersingkat proses birokrasi yang ada.
Ia juga menegaskan anak buah Prabowo harus kerja serius. Jika tidak, Fahri yakin orang-orang tersebut bakal terdepak."Kalau ada yang main-main, itu akan tersingkirkan. Kalau di luar ada seperti itu (pejabat yang mempersulit), ya mohon maaf, dilaporkan saja. Bupati mana, wali kota mana, sampaikan!" ucapnya.
"Antara bupati, wali kota, dan gubernur ini bersaing memperebutkan rakyat. Untuk apa? Rakyatnya enggak terlayani kok, (pejabat daerah) berkelahi saja," tutup Fahri.
Pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah memang menjadi salah satu perhatian
Presiden Prabowo Subianto. Dalam
program 3 juta rumah, 2 juta rumah per tahun bakal dibangun di desa dan 1 juta apartemen per tahun di perkotaan.
