Jokowi: Stop Ekspor Bahan Mentah, Indonesia Harus Jadi Negara Industri

Jakarta (harianSIB.com)
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan pentingnya hilirisasi dalam mengolah barang mentah menjadi barang jadi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas.

Dalam peresmian Injeksi Bauksit Perdana Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) di Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9/2024), Jokowi menekankan Indonesia harus berhenti mengekspor bahan mentah dan mulai mengolahnya sendiri.

"Hari ini kita lihat betul-betul telah kejadian dan selesai untuk fase pertamanya SGAR. Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri, mengolah sumber daya alam kita sendiri, dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah. Stop mengekspor bahan-bahan mentah, olah sendiri," tegas Jokowi, dalam keterangannya.

Baca Juga:

• KPPU: Jelang Lebaran Mayoritas Komoditas Mengalami Kenaikan Harga
• Bupati Tapteng Masinton Sidak di Sejumlah Pasar di Pandan

Jokowi menilai, saat ini adalah waktu yang tepat bagi Indonesia untuk membangun industri-industri hilirisasi.

Menurutnya, negara-negara maju sedang sibuk dengan masalah internal mereka akibat kondisi geopolitik global, pandemi Covid-19, dan resesi ekonomi, sehingga kecil kemungkinan mereka akan menggugat kebijakan Indonesia yang menutup keran ekspor komoditas mentah.

Baca Juga:

• Kolaborasi Strategis PT ST Morita Farma dan BRIN, Mengangkat Andaliman ke Pasar Global
• Prabowo: Pemerintah akan Basmi Penyimpangan

"Meskipun empat tahun yang lalu kita stop nikel, Uni Eropa membawa kita ke WTO. Tapi setelah itu tidak ada, (ekspor) bauksit kita stop, tidak ada yang komplain, tidak ada yang gugat," imbuhnya.

Dengan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, Presiden Jokowi yakin nilai tambah yang diperoleh akan jauh lebih tinggi, baik bagi masyarakat maupun negara.

Ia mencontohkan, sebelum tahun 2020, ekspor nikel mentah Indonesia hanya bernilai USD 1,4-2 miliar atau sekitar Rp 20-an triliun. Tetapi setelah ekspor dihentikan, nilai tambahnya melonjak menjadi USD 34,8 miliar atau hampir Rp600 triliun.

Kebijakan ini, menurut Jokowi, adalah langkah strategis untuk membawa Indonesia menjadi negara industri yang mandiri dan kuat.

Namun, tantangan terbesar adalah memastikan konsistensi kebijakan ini di masa depan, terutama dengan pergantian kepemimpinan yang mungkin terjadi.(*)