Kritik PPN Naik 12%, Faisal Basri: Rakyat Dibebani Terus

Jakarta (SIB)
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%. Menurutnya, kenaikan pajak seharusnya dikenakan untuk industri batu bara saja, kenaikan PPN disebutnya bakal menambah beban masyarakat.

Faisal awalnya menyinggung bahwa pemerintah kini gencar memberi insentif bagi korporasi tapi menambah beban rakyat. Selain itu, ia mengatakan rencana pemerintah untuk menaikkan PPN menjadi 12% juga tidak efisien sebab tambahan pendapatan negara diproyeksikan hanya sekitar Rp 100 triliun saja.

"Jadi teman-teman sekalian, apa yang terjadi kalau tatanan dirusak. Insentif diberikan kepada korporasi yang besar, sementara rakyat dibebani terus, hampir pasti PPN akan dinaikkan 12% yang dikecualikan barang dan jasa. Saya bingung juga, yang dikecualikan barang dan jasa atau judulnya keliru, nanti banyak yang dikecualikan. Itu coba bayangkan tambahan pendapatan dari menaikkan 11% ke 12% itu tidak sampai Rp 100 triliun," kata Faisal dalam diskusi berjudul 'Kemerdekaan dan Moral Politik Pemimpin Bangsa, Senin (19/8), dikutip dari Harian SIB.

Baca Juga:

• Pasar Mobil Bekas Diperkirakan Terdampak Kenaikan PPN
• 10 Pungutan Baru 2025 Kian Bebani Dompet Masyarakat

Menurut Faisal jika pemerintah berencana untuk menambah lebih banyak pendapatan negara, yang sebaiknya dilakukan adalah mengenakan pajak ekspor untuk komoditas batu bara. Dengan pengenaan pajak ekspor, Faisal mengatakan bahwa negara bisa mendapatkan pendapatan sekitar Rp 200 triliun.
Namun Faisal mengatakan bahwa opsi ini tidak diambil oleh pemerintah. Ia menyebut hal ini sebagai bukti pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jauh dari teori sentimen moral yang ideal.

"Padahal kalau kita kenakan pajak ekspor buat batu bara itu bisa Rp 200 triliun. Nah, ini yang moral sentiment itu, theory of moral sentiment itu jauh. Jauh dari yang kita lihat di era pak Jokowi ini," jelas dia.

Baca Juga:

• Mulai 2025, Pemilik Kendaraan Wajib Bayar Dua Pajak Baru
• Sri Mulyani: Defisit APBN Capai Rp 401,8 Triliun di Akhir Tahun