Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan vaksin Covid-19 gratis untuk seluruh masyarakat. Untuk merealisasikan itu, pemerintah diminta tidak menambah utang dengan cara melebarkan defisit lagi.
Ketua Banggar DPR, Said Abdullah mengatakan defisit APBN 2021 yang ditetapkan sebesar 5,7% terhadap produk domestik bruto (PDB) sudah besar. Pemerintah diminta cari cara lain seperti melakukan realokasi dan refocusing anggaran belanja pemerintah serta dana transfer ke daerah untuk mendanai vaksinasi seluruh masyarakat.
"Kami meminta pemerintah tidak boleh lagi melebarkan defisit karena defisit kita sudah tinggi 5,7%. Maka yang bisa dilakukan pemerintah realokasi dan refocusing belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah," kata Said, Rabu (16/12).
Meski begitu, pemerintah disebut tidak boleh mengubah belanja modal demi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan tumbuh 5%. Pemerintah hanya boleh mengalihkan belanja barang seperti anggaran kebutuhan alat tulis kantor (ATK), perjalanan dinas, hingga gaji pegawai.
"Karena belanja pemerintah itu dibanding 2019 dengan 2021 ada kenaikan hampir Rp 300 triliun. Dalam kondisi sekarang ini pemerintah aktivitasya lebih banyak dengan zoom meeting, lebih hemat, lebih efisien," imbuhnya.
Said menjelaskan pemerintah bisa dengan mudah melakukan realokasi dan refocusing berkat Undang-undang (UU) APBN 2021. Di situ tertulis bahwa pemerintah boleh melakukan realokasi dan refocusing tanpa ke DPR terlebih dahulu karena situasi pandemi.
"Pemerintah refocusing ini dalam 3 hari bisa selesai kan kewenangan itu semua sudah kami berikan ke pemerintah sesuai UU APBN 2021. Dalam UU APBN 2021 pemerintah tidak perlu datang ke DPR untuk melakukan refocusing dan realokasi, yang diperlukan adalah sharing informasi saja antara pemerintah dan banggar," jelasnya.
Untuk mewujudkan vaksinasi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah disebut butuh anggaran Rp 104 triliun dengan perhitungan 182 juta penduduk sebanyak dua kali suntikan.
"Selama ini kan baru ada Rp 21,7 triliun, padahal yang diperlukan kalau gratis keseluruhan Rp 104 triliun dengan asumsi menyangkut 182 juta penduduk kita, kalau anak kecil kan tidak dihitung. Kalau 182 juta x 2 berarti 364 juta vaksin diperlukan, itu artinya butuh anggaran totally Rp 104 triliun," kata Said. (detikfinance/f)
Sumber
: Hariansib edisi cetak
