Jakarta (SIB)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pembiayaan utang pada postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 meningkat menjadi Rp 1.177,4 triliun.
Mulanya, dalam Rancangan APBN 2021 sebelumnya, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 1.142,5 triliun. "Untuk membiayai defisit, pembiayaan utang akan ada kenaikan Rp 34,9 triliun," ujar Sri Mulyani dalam rapat bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Jumat (11/9).
Sri Mulyani mengatakan penerbitan Surat Berharga Negara pada tahun depan direncanakan sebesar Rp 1.207,3 triliun. "Ini adalah penerbitan SBN netto," ujar dia.
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan pembiayaan investasi akan ada kenaikan dari Rp 169,1 triliun menjadi Rp 184,5 triliun alias naik 15,4 triliun. Cadangan biaya pendidikan direncanakan Rp 37,4 triliun.
Berikutnya, kewajiban penjaminan akan dicadangkan pada tahun depan sebesar Rp 2,7 triliun. "Penggunaan saldo anggaran lebih Rp 15,8 triliun akan masuk pembiayaan anggaran," ujar Sri Mulyani.
Dengan demikian, pembiayaan anggaran dalam postur sementara APBN 2021 adalah sebesar Rp 1.006,4 triliun.
Sebelumnya, Sri Mulyani mengatakan defisit anggaran pada postur sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2021 dipatok naik, menjadi 5,7 persen dari Produk Domestik Bruto. Sebelumnya, pemerintah merencanakan defisit sebesar 5,5 persen.
Dari usulan Panitia Kerja DPR, kata Sri Mulyani, akan ada perubahan alokasi belanja, antara lain realokasi cadangan penyesuaian pendidikan ke pembiayaan, serta tambahan cadangan belanja PEN 2021 sekitar Rp15,8 triliun.
Kemudian, ada perubahan pembiayaan anggaran menjadi Rp 35,2 triliun melalui tambahan penerbitan SBN Rp 34,9 triliun, penggunaan SAL Rp 15,8 triliun dan tambahan cadangan biaya pendidikan Rp 15,4 triliun.
Berdasarkan pembicaraan dengan DPR tersebut, Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara dirancang turun Rp 32,7 triliun dalam postur sementara RAPBN 2021. Adapun pos pendapatan yang turun dalam postur anyar ini adalah pos perpajakan sebesar Rp 37,4 triliun. Kendati demikian, Penerimaan negara bukan pajak didesain naik dari postur sebelumnya.
Di sisi lain, belanja negara didesain naik sebesar Rp 2,5 triliun pada postur yang baru. Pos belanja yang naik ada pada belenja pemerintah pusat yang meningkat Rp 3,3 triliun. Sementara anggaran transfer ke daerah dan dana desa ditetapkan turun Rp 0,8 triliun.
"Untuk postur ini maka keseimbangan primer mencapai defisit 633,1, triliun lebih tinggi dari RAPBN 2021. Dengan keseimbangan primer defisit tersebut, keseluruhan defisit anggaran APBN 2021 mencapai Rp 1.006,4 triliun, naik jadi 5,7 persen PDB," ujar Sri Mulyani. (Tempo.co/f)
