Jakarta (SIB) - Pemerintah terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Yang terbaru, Presiden Joko Widodo akan mereformasi program raskin menjadi sistem voucher yang dapat ditukarkan dengan bahan-bahan pangan.
Hal tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas mengenai Perubahan Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin) menjadi Bantuan Pangan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (19/7).
"Program Raskin akan kita ganti dengan voucher yang akan disampaikan langsung pada rumah tangga yang jadi sasaran," kata Presiden Jokowi.
"Voucher ini dapat digunakan untuk menebus beras, telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, dan toko pada harga yang berlaku," sambung Presiden.
Presiden berharap penerapan kebijakan tersebut agar rakyat yang kurang mampu dapat memiliki lebih banyak pilihan dan memperoleh nutrisi yang jauh lebih seimbang.
"Dengan mereformasi ini, rakyat yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Tidak hanya karbohidrat, namun juga protein misalnya," ujar Presiden Jokowi.
Presiden juga memaparkan bahwa data BPS mengenai angka kemiskinan yang turun dari bulan Maret tahun sebelumnya sebesar 11,22 persen menjadi 10,86 persen.
Menurutnya, hal tersebut dapat dijadikan momentum bagi semua pihak agar dapat semaksimal mungkin menjalankan program-program yang mampu menurunkan angka tersebut.
"Apabila voucher ini bisa kita kerjakan dengan baik dan secepatnya kita lakukan, saya meyakini angka-angka yang tadi saya sampaikan akan bisa turun lebih banyak lagi," tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mengingatkan yang tidak kalah pentingnya, reformasi kebijakan pangan tersebut juga bertujuan agar Badan Urusan Logistik (Bulog) dapat kembali kepada fungsinya seperti semula, yakni sebagai stabilitasor harga beras dan bahan pangan lainnya.
"Melalui reformasi ini, Bulog akan kita kembalikan lagi fungsinya sebagai stabilisator harga beras dan bahan-bahan lainnya dan juga menyangga harga gabah petani apabila harga gabah jatuh," kata Presiden.
Sementara, terkait dengan daerah-daerah di wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, seperti di Papua atau daerah lain misalnya, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada menteri terkait agar dibuat suatu kebijakan khusus yang mampu memenuhi kebutuhan warga di daerah-daerah tersebut.
MEKANISME VOUCHER
Sebelumnya, Deputi III Kantor Staf Kepresidenan RI Denni Puspa Purbasari mengatakan, langkah perubahan sistem ini ditempuh pemerintah untuk menyebarkan gizi baik ke seluruh masyarakat Indonesia.
Adapun cara kerja dari voucher yang dinilai pintar ini yakni, akan diberikan kepada masyarakat setiap bulan dengan nominal tertentu dan bisa digunakan tidak hanya untuk membeli beras. Nantinya, lanjut Denni, masyarakat akan diberikan layanan registrasi, dan mereka bisa membeli di pedagang yang sudah terdaftar juga, serta bisa membeli menggunakan voucher tersebut.
Kebijakan ini akan dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution bersinergi dengan kementerian lainnya. "Jadi, ini bukan hajatannya satu kementerian saja, tapi semua kementerian terkait," ujarnya.
Tahun 2015 dana yang dianggarkan pemerintah untuk subsidi raskin sebesar 18 triliun rupiah atau sama dibandingkan dengan anggaran pada 2014. Sementara itu pada 2013 subsidi raskin 21,9 triliun rupiah dan di tahun 2012 mencapai 20,9 triliun rupiah, sedangkan besaran untuk dana raskin tahun ini belum diumumkan. (KJ/y)