Demo Mahasiswa IMP Seuramoe Meukkah Desak Mendagri Tarik Pj Gubernur Aceh

Aceh(harianSIB.com)

Sejumlah mahasiswa darimahasiswa-pemuda/" target="_blank"> Ikatan Mahasiswa Pemuda (IMP) Seuramoe Meukkah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Aceh, Selasa (4/2/2025).

Dalam aksi tersebut, sebagaimana rilis yang diterima harianSIB.com, Rabu (5/2/2025), mereka mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk segera menarik Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Safrizal ZA, kembali ke Jakarta. Mereka menilai kepemimpinan Safrizal hanya menimbulkan kegaduhan di Aceh.

Baca Juga:

• Anggota DPD RI Protes Keras Tindakan Represif Aparat Penegak Hukum Bubarkan Massa Penolakan UU TNI
• Mahasiswa di Pematangsiantar Bakar Ban dan Nyalakan Lilin Tolak UU TNI

Perwakilan IMP, Muhammad Hasbar Kuba, menyampaikan, aksi ini merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap langkah Pj Gubernur Aceh yang dinilai tergesa-gesa dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat eselon II.

"Aksi ini mencerminkan keresahan masyarakat Aceh atas kinerja Pj Gubernur, terutama dalam evaluasi pejabat eselon II yang dilakukan terburu-buru," ujar Hasbar Kuba kepada wartawan.

Baca Juga:

• Mahasiswa Medan Aksi Bakar Ban di Depan Gedung DPRD Sumut
• Tolak UU TNI, Aksi Kedua Kalinya Mahasiswa Ricuh dan Api Membara di Kantor DPRD Pematangsiantar

Mahasiswa IMP juga menuntut Safrizal ZA menghentikan proses evaluasi pejabat eselon II. Menurut mereka, evaluasi semestinya dilakukan Gubernur Aceh definitif, yakni Muzakir Manaf (Mualem), yang terpilih dalam Pilgub 2024 bersama Wakil Gubernur Fadhlullah (Dek Fadh).

"Apalagi Aceh sudah memiliki gubernur terpilih, Muzakir Manaf. Evaluasi terhadap SKPA adalah wewenang gubernur definitif," tambahnya.

Selain itu, IMP Seuramoe Meukkah juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Safrizal ZA atas dugaan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) selama menjabat sebagai Pj Gubernur Aceh.

"Kami berharap Pj Gubernur membatalkan evaluasi itu dan menyerahkan kewenangan kepada gubernur definitif. Kami juga menduga adanya praktik KKN selama kepemimpinannya dan telah menyurati KPK terkait dugaan penunjukan orang-orang terdekatnya untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan," pungkas Hasbar Kuba. (*)