Menurut Nasir, kebijakan strategis seperti seleksi Kepala BPMA tidak dapat dilakukan oleh Pj Gubernur sesuai dengan surat tugas dari Kementerian Dalam Negeri serta Pasal 26 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015.
Baca Juga:
"Pj Safrizal seharusnya menahan diri dan mematuhi aturan," ujar Nasir kepada media usai menghadiri peringatan 20 tahun gempa dan tsunami di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.
Nasir juga mengungkapkan bahwa Muzakir Manaf, selaku Komite Pengawas BPMA sekaligus Gubernur terpilih, telah menyurati Pj Gubernur untuk menunda seleksi tersebut. Ia menambahkan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan telah menunjuk Penjabat Kepala BPMA sementara.
Baca Juga:
"Tidak ada alasan yang membenarkan proses seleksi ini dilanjutkan," tegasnya.
Sebagai Koordinator Forbes DPR RI dan DPD RI asal Aceh, Nasir berharap Pj Gubernur Safrizal meninggalkan kesan baik selama masa tugasnya. Ia memperingatkan agar tidak ada upaya memanfaatkan jabatan dengan cara yang merugikan publik.
"Memaksakan seleksi Kepala BPMA ini berpotensi melanggar aturan dan membuka peluang korupsi kebijakan," tutup Nasir.
Dengan demikian, polemik ini menunggu keputusan lebih lanjut, terutama setelah Gubernur baru resmi menjabat. (*)
Sergai(harianSIB.com)Dalam upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, jajaran Satbinmas Polres Serdangbedagai (Sergai) meningkatkan keg
Pematangsiantar(harianSIB.com)Sebanyak 396 Siswa/i Kelas XII tahun pelajaran 2024/2025 SMKN 1 Pematangsiantar mengikuti Ujian Sekolah secara
Simalungun(harianSIB.com)Dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke61, pegawai Lapas Narkotika Kelas IIA Pematangsiantar melaksan
Jakarta(harianSIB.com)Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Rabu (16/4) mengalami kenaikan Rp20.000 dari semula Rp1.896.000