Medan (harianSIB.com)
Anggota Pansus (Panitia Khusus) Kehutanan DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga SE menegaskan, Pansus Kehutanan berencana menggandeng TNI, Polri dan Polhut (Polisi Kehutanan) untuk melakukan razia di kawasan hutan yang dirambah dan diporak-porandakan oleh mafia hutan maupun oknun pengusaha yang menyalahi IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu).
"Razia atau semacam Sidak ini kita lakukan, mengingat akhir-akhir ini kasus perambahan hutan semakin mengganas tanpa ada upaya pencegahan secara maksimal oleh Dishut (Dinas Kehutanan) Sumut bersama Polhut (Polisi Kehutanan), untuk menyelamatkan hutan kita," tegas Zeira Salim Ritonga kepada wartawan, Selasa (6/4/2021) ketika dihubungi melalui telepon di Medan.
Apalagi menurut Bendahara DPW PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) Sumut ini, dibentuknya Pansus Kehutanan untuk meminimalisir aksi perusakan hutan yang dilakukan oleh para mafia hutan serta pengusaha yang menyalahgunakan izin IUPHHK-nya merusak hasil-hasil alam.
"Kita tidak mau hasil kinerja Pansus kali ini sama dengan kinerja Pansus Kehutanan DPRD sebelumnya, yakni hanya kunjungan kerja ke luar provinsi, mendata berapa luas kawasan hutan di Sumut, berapa luas yang sudah dirambah serta dikuasai pengusaha dan mafia tanah," tegas Zeira dengan penuh semangat.
Zeira bertekad, Pansus Kehutanan DPRD Sumut kali ini harus bisa berhasil menangkap pelaku perusak dan penggarap hutan sekaligus mengungkap siapa aktor intelektual yang selama ini menggunduli kawasan hutan di setiap daerah, sehingga tidak pernah tersentuh aparat penegak hukum.
"Makanya setiap kita Sidak atau melakukan razia ke kawasan hutan tetap melibatkan TNI, Polri dan Polhut, agar bisa segera mengeksekusi para perambah hutan, sebab lembaga legislatif tidak ada haknya menangkap," tandas Wakil Ketua Komisi B seraya berharap dukungan dari semua pihak, untuk menyelamatkan hutan di Sumut yang setiap hari semakin habis dibabat.
Zeira mengaku, target utama Pansus Kehutanan saat ini, kawasan hutan Laugedang Kecamatan Sibolangit, persisnya perbatasan Kabupaten Deliserdang dan Karo yang disebut-sebut sudah ratusan hektar dibabat dan lahannya dikuasai para mafia tanah, oknum pejabat maupun aknum anggota dewan.
Selain itu, tandas Zeira, kawasan hutan Tahura (Taman Hutan Raya) Bukit Barisan persisnya di kawasan jalan tembus Karo - Langkat yang sudah ribuan hektar diporak-porandakan oleh mafia hutan dan saat ini kawasan itu sudah berdiri villa kayu yang mewah milik oknum pejabat dan pengusaha.
Begitu juga kawasan hutan TNGL (Taman Nasional Gunung Leuser) Langkat, hutan di Madina (Mandailing Natal), Asahan, Tapsel, hutan kawasan Danau Toba dan kabupaten lainnya, tambah Zeira, akan menjadi prioritas Pansus, agar seluruh aktivitas perusak hutan oleh para pengusaha hutan segera dihentikan, untuk menyelamatkan hutan di Sumut yang semakin hari terancam habis.(*).
