Medan (SIB)
Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak meminta Tim Satuan Tugas Sapu Bersih pungutan liar (Satgas Saber Pungli) turun mendalami dugaan pungli di Dinas Perhubungan (Dishub) Medan Unit Pelayanan Terpadu Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) - KIR Amplas.
“Sudah sangat luar biasa, di era sekarang ini masih ada kutipan di luar ketentuan terhadap masyarakat yang mengurus speksi KIR di UPT PKB Amplas. Oknum seperti itu harus ditindak tegas,†tegasnya kepada wartawan, Kamis (25/2/2021).
Terkait hal itu, politisi PDI Perjuangan itu juga minta pertanggungjawaban Kadis Perhubungan Iswar terkait ulah anggotanya.
"Kepala Dinas, Kepala Seksi dan Ka UPT harus tanggungjawab. Karena sangat dimungkinkan tindakan Pungli merajalela karena ada pembiaran dari atasannya. Saya yakin Wali Kota baru Bobby Afif Nasution akan merespon kasus ini dan mencopot Kadis yang tidak mampu mengatur bawahannya," katanya.
Selaku Ketua Komisi IV DPRD Medan, ia akan segera memanggil Dinas Perhubungan untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Disebutkannya, sejumlah pemilik kendaraan angkutan penumpang dan barang mengeluhkan mahalnya biaya uji kendaraan bermotor/KIR di Dinas Perhubungan Medan UPT Terminal Amplas.
Bahkan, di UPT PKB Amplas kerap terjadi pungli yang dilakukan oknum petugas Dishub berdalih kekurangan dan kelengkapan fisik kendaraan.
Seperti yang keluhkan Junaidi saat mengurus uji KIR kendaraan angkutan barang BK 92XX CS jenis box, Rabu (24/2/2021) di UPT Terminal Amplas. Dengan alasan dipercepat, ia harus membayar Rp.120 ribu. Padahal untuk biaya resmi KIR hanya Rp61 ribu.
Kadis Perhubungan Medan Iswar saat dihubungi via selularnya, Jumat (26/2/2021), menyebutkan, pihaknya berterima kasih kalau ada masukan dan aduan dari masyarakat terkait dugaan Pungli KIR. “Terlepas benar tidaknya, akan dicek ke lapangan dengan catatan ada bukti dan aduan,†ujarnya.
Kendaraan difoto memakai aplikasi dan lokasi itu sudah dipasang kamera CCTV sebagai pengawasan.
“Bahkan dalam waktu dekat ini juga pembayaran akan dilakukan langsung ke Bank Sumut untuk mengurangi risiko kebocoran dan pelanggaran,†ujarnya.
“Kita berterimakasih kepada masyarakat yang mau menyampaikan pengaduannya terkait kinerja petugas di Dishub,†ujarnya seraya menyebutkan pihaknya akan melakukan pengecekan terhadap aduan itu. (*)
