Lubukpakam (SIB)
Kelompok tani yang baru-baru ini berjalan kaki ke Istana Presiden di Jakarta diketahui mendapatkan hasil. Permohonan mereka dikabulkan Presiden yang memerintahkan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan konflik.
Informasi yang dikumpulkan di Kantor Bupati Deliserdang, setiap kepala keluarga yang ber-KTP Deliserdang dan ikut jalan kaki ke Istana Presiden mendaptkan lahan seluas 150 meter persegi. Demikian juga mendapatkan lahan pertanian untuk dikelola.
Dua kelompok tani yang dimaksud yaitu asal Desa Simalingkar A Kecamatan Pancurbatu dan Desa Sei Mencirim Kecamatan Kutalimbaru. Kelompok tani itu diketahui tergabung dalam Serikat Petani Simalingkar Bersatu (SPSB) dan Serikat Tani Mencirim Bersatu (STMB).
Sesuai informasi, melalui surat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko, Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar Pemerintah Daerah menyelesaikan konflik yang terjadi. Hal ini sesuai dengan surat yang dikeluarkan dan diteken Moeldoko nomor B-17/KSK/11/2020 tanggal 16 November 2020.
"Perjuangan kami ke istana, sudah ketemu sama Pak Presiden. Kami disetujui diberikan hak kepada petani 150 meter tanah per Kepala Keluarga dan ditambah 2.500 meter untuk lahan pertanian. Untuk tapak rumah setelah penetapan lokasi akan dibangunkan langsung rumahnya sama Kementerian PUPR. Untuk di Simalingkar data kita ada 805 KK yang diajukan dan di Sei Mencirim 700 KK," kata Humas SPSB, Sulaiman didampingi Sekretaris STMB, Imam Wahyudi saat diwawancara di kantor Bupati Deliserdang, Lubukpakam, Selasa (19/1/2021) usai pertemuan dengan pihak BPN Deliserdang dan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Umum Pemkab Deliserdang.
Dijelaskan Sulaiman pihaknya datang ke Kantor Bupati hanya berkordinasi. Sehubungan dengan surat dari Kepala Staf Presiden (KSP) mengenai penetapan lokasi yang sampai saat ini menurutnya masih mengambang.
"Kita mau tahu bagaimana tindaklanjut dari surat yang telah diberikan KSP kepada tim verifikasi. Kita belum pernah kordinasi, Jadi dengan kehadiran kami disini bisa duduk bersama dengan BPN Deliserdang dan Bupati diwakili asisten supaya kita bisa duduk bersama satu visi dan satu misi supaya proses ini bisa berjalan dengan baik," terangnya.
Sementara Kepala BPN Deliserdang, Fauzi mengakui telah mendengar bahwasanya KSP sudah memfasilitasi permasalahan dua kelompok tani asal Deliserdang tersebut. Dalam hal ini dijelaskannya pihaknya hanya berperan menunggu tahapan-tahapan berikutnya.
"Kita akan melakukan pengukuran terhadap objek yang sudah ditetapkan untuk mereka. Lahan untuk tapak rumah kurang lebih 10 hektare lah. Kalau untuk di Sei Mencirim ada dua tapak untuk rumah dan lahan pertanian," terang Fauzi, Kamis (21/1/2021).
Ditambahkan Kepala Seksi Pengukuran BPN Deliserdang, Irwan M menambahkan untuk kelompok tani di Desa Dwi Mencirim pihaknya sudah mendapatkan data. Artinya sudah melakukan pengukuran sesuai petunjuk KSP.
"Untuk yang Sei Mencirim itu sesuai verifikasi untuk 640 KK. Dengan ukuran tanah 150 meter persegi ditambah 2.500 meter persegi untuk lahan pertanian. Data atau pengukuran sudah selesai dan akan dikirim ke pusat untuk proses selanjutnya," kata Irwan.
Sementara untuk kelompok tani di Simalingkar, pihaknya belum mendapatkan data. Sebab pihaknya untuk mengukur belum mendapatkan pengawalan dari pihak terkait. Sehingga masih batal untuk dilakukan pengukuran.
"Namun untuk petani di Simalingkar sebanyak 700 KK dengan ukuran tanah 150 meter persegi. Dalam KSP itu ada 10 hektare yang disetujui namun lokasinya yang dimana pihaknya belum mengetahui karena belum diukur. Sebenarnya ada 1000 KK yang bermohon namun setelah diverifikasi di Capil Deliserdang hanya 700 KK yang mendapatkan," tandas Irwan.(*)
