Humbahas (SIB)
Aliansi Masyarakat Humbahas Peduli Demokrasi (AMHPD) meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk pro aktif mengawasi pergerakan para Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya pejabat seperti kepala dinas (kadis), camat, kepala desa (kades) dan perangkat desa agar netral dan tidak ikut berpolitik praktis menjelang pelaksanaan Pilkada Humbahas 9 Desember mendatang.
Permintaan itu disampaikan Ketua AMHPD Retno Sinaga kepada wartawan di Doloksanggul, Senin (23/11/2020). Dia mengatakan, meski hanya diikuti satu pasangan calon (paslon) kepala daerah, Pilkada Humbahas dinilai rawan dengan praktik politik uang (money politics) yang diduga melibatkan sejumlah oknum pejabat dan ASN di Humbahas.
Dalam hal ini, kata dia, peran Bawaslu sangat diharapkan untuk mengawasi pergerakan para pejabat dan ASN, TNI Polri, kepala desa dan perangkat desa tersebut agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis untuk mendukung calon yang ada.
"Dari pantauan kita di lapangan, Pilkada Humbang Hasundutan sangat rawan dengan money politics yang disinyalir melibatkan para oknum pejabat dan ASN untuk turut menjadi tim pemenangan calon petahana. Ini harus benar-benar diawasi. Jangan sampai mereka leluasa untuk terlibat menjalankan apa yang sudah santer di tengah-tengah masyarakat yaitu uang "togu-togu ro" atau TTR dalih sebagai ganti ongkos warga ke TPS untuk memilih paslon tunggal," ucapnya.
Dia menambahkan, selain permintaan untuk pro aktif mengawasi ASN, beberapa waktu lalu pihaknya juga sudah mendatangi Bawaslu Humbahas untuk mendesak badan penyelenggara Pilkada itu menindak segala temuan maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim petahana selama tahapan kampanye.
Selain itu, mereka juga meminta kepada Bawaslu untuk merekomendasikan nama-nama calon panelis pada debat publik penajaman visi misi Paslon tunggal yang akan dilaksanakan KPU akhir November ini, yang benar-benar mengerti tentang teritorial dan kondisi Humbahas.
Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Humbahas Henri Wesly Pasaribu ketika dikonfirmasi SIB via selulernya menjelaskan, terkait pengawasan ASN di Pilkada Humbahas, pihaknya telah beberapa kali menyurati Bupati Humbahas agar ASN tetap netral.
Selain itu, pihaknya juga sudah melakukan sosialisasi terhadap ASN dengan mengundang secara langsung setiap instansi yang ada di Humbahas. Selain itu juga melakukan sosialisasi melalui alat peraga seperti spanduk, media sosial, media elektronik dan media cetak.
Terkait debat publik yang akan digelar KPU, Henri mengatakan, pihaknya secara lisan telah berkoordinasi dengan KPU untuk memanfaatkan warga Humbang yang memiliki kapasitas dan pemahaman terkait dengan kepemiluan yang dianggap netral untuk diikutkan sebagai panelis. (*)
