Medan (SIB)
Anggota DPRD Sumut Dapil Medan, Rudy Hermanto meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk segera "turun gunung" mengusut tuntas proyek pembangunan sky bridge (jembatan layang), di kawasan Lapangan Merdeka Medan, yang sudah mangkrak selama delapan tahun.
"Persoalan ini harus menjadi terang benderang, sehingga kita menyarankan alangkah baiknya KPK menurunkan tim penyelidikan guna mengusut tuntas penyebab mangkraknya proyek sky bridge yang direncanakan mengatasi macet arus lalulintas di kawasan Lapangan Merdeka Medan ini," ujar Rudy kepada wartawan, Senin (16/11/2020), melalui telepon di Medan.
Rudy bahkan melihat pengerjaan pembangunan sky bridge tidak melalui perencanaan yang matang, sehingga hasil proyek yang telah menghabiskan uang rakyat miliaran rupiah yang pengerjaannya dimulai sejak tahun 2012 ini "amburadul" dan tidak bisa dimanfaatkan publik.
"Yang paling mengherankan, Pemko Medan melalui Kepala Dinas KPPR (Kawasan Pemukiman Penataan Ruang) Medan dengan PT KAI terlihat saling melempar tanggungjawab dan terkesan tidak bisa bekerjasama untuk menyelesaikannya. Padahal, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai kesepakatan, " tegas politisi PDI Perjuangan ini.
Seperti diberitakan SIB sebelumnya, Kepala Dinas KPPR Medan Benny Iskandar berdalih, sesuai kesepakatan Pemko dengan PT KAI, terkait sky bridge, Pemko membangun mulai dari fasilitas parkir dan jembatan yang terhubung ke stasiun kereta api. Tapi bagian untuk PT KAI tidak dibangun.
Pada akhirnya PT KAI mengerjakan pembangunan tersebut dari sambungan ke stasiun kereta api. Setelah dibangun, akan memperbaiki bagian yang rusak. Tapi batal dilaksanakan, karena PT KAI mengunci pintu penghubungnya dan belum ada kepastian kapan pintu itu dibuka.
Sementara itu, Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Mahendro Trang Bawono saat dikonfirmasi SIB melalui WhatsApp, Rabu (12/11/2020) menegaskan, Pemko Medan dan PT KAI belum dilakukan serah terima proyek sky bridge tersebut.
"Jadi pengelolaan sky bridge yang menghubungkan, Lapangan Merdeka ke Stasiun Kereta Api (KA) sepenuhnya masih tanggungjawab Pemko Medan. Pada prinsipnya bila proyek sky bridge sudah tuntas dan diserahterimakan, maka PT KAI siap mendukung termasuk menganggarkan biaya perawatannya agar penggunaanya tetap aman dan nyaman,†ujar Mahendro.
Melihat antara Kadis KPPR Medan dengan PT KAI saling "bersilat lidah", Rudy menyarankan, jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah ini tentunya pihak KPK harus segera turun tangan melakukan pengusutan, agar persoalannya menjadi terang-benderang.
"Jika dalam pengusutan oleh KPK nantinya ditemukan adanya penyelewengan ataupun kerugian negara, tentunya siapa saja yang terlibat harus segera ditangkap guna mempertanggungjawabkan perbuatannya," tandas Rudy.(*).
