Rantauprapat (SIB)
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kabupaten Labuhanbatu menilai independensi organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan organisasi kepemudaan (OKP) telah terseret arus Pilkada tahun 2020. Ada Ormas dan OKP yang terang-terangan mendukung kandidat peserta Pilkada, padahal bukan organisasi sayap partai politik pengusung.
Ketua JPPR Labuhanbatu, Rovi Suhendro, memandang keberadaan Ormas dan OKP cukup berpengaruh memainkan peran dalam kontestasi pertarungan politik pada momen Pemilu, seperti saat ini menjelang Pilkada.
"Selain dukungan dan usungan partai politik, dukungan Ormas dan OKP dianggap penting oleh kandidat untuk meraih kemenangan. Bahkan kandidat rela mengeluarkan kocek yang lumayan besar demi mendapatkan dukungan dari Ormas dan OKP," sebut Rovi saat bincang-bincang dengan wartawan, Selasa (3/11/2020), di Rantauprapat.
Pihaknya melihat dukungan Ormas dan OKP terhadap kandidat sangat kentara sekali, secara lisan bahkan tertulis, khususnya dalam proses Pilkada Kabupaten Labuhanbatu.
Melihat gerakan dukung-mendukung terhadap pasangan calon kepala daerah-wakil kepala daerah, Rovi menilai profesionalisme dan independensi Ormas dan OKP telah terseret arus politik Pilkada. Bahkan terlibat secara terang-terangan dalam politik praktis Pilkada 2020.
"Kedudukan Ormas dan OKP sebagai organisasi yang independen tidak sepatutnya terang-terangan mempertontonkan dukungan terhadap satu pasangan kandidat. Tetapi faktanya, keberadaan Ormas dan OKP sudah seolah-olah sama dengan partai politik," ujar Rovi.
Lain hal jika organisasi itu merupakan underbow atau organisasi sayap Parpol yang mengusung satu pasangan calon. Sebab secara struktural berada di bawah naungan parpolnya, yang otomatis ikut garis partai atau mengikuti "titah" partainya.
"Selain underbow parpol pengusung kandidat, seyogianya menunjukkan independensinya dalam kontestasi Pilkada. Netralitas itu menunjukkan profesionalisme organisasi dalam menegakkan peraturan atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasinya," ujarnya.
Jika dicatatkan secara kritis, katanya, dalam hal dukung mendukung, menimbulkan pertanyaan. Mampukah Ormas atau OKP pendukung menjadi kontrol sosial atas kebijakan kandidat yang didukungnya jika terpilih, terlebih terhadap kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.
"Selain itu, dampak lainnya, mampukah Ormas atau OKP itu menjadi lembaga penyampai aspirasi masyarakat," ujar Rovi.
JPPR berharap Ormas dan OKP berpolitik secara profesional tanpa harus menyeret organisasinya secara terangan-terangan mendukung salahsatu pasangan calon.
"Saya juga berharap pandangan ini menjadi bahan refleksi dan evaluasi untuk lebih baik, dan tidak dijadikan alasan ketersinggungan," harapnya. (*)
