Medan (SIB)
Pengamat politik di Sumut Toni Togatorop SE MSP meminta KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk menyelidiki majunya calon tunggal di Pilkada, terkait"mahar" memborong partai, karena masyarakat menduga telah terjadi transaksional politik.
"KPK perlu membuktikan calon tunggal itu apakah karna mahar yang tinggi dengan memanfaatkan kekuasaan dan kekayaan, sehingga menindas demokrasi sekaligus mengkebiri hak-hak rakyat," ujar Toni Togatorop kepada wartawan, Senin (21/9/2020), di Medan menanggapi majunya calon tunggal di Pilkada melawan kotak kosong.
Menurut Toni, diborongnya parpol oleh calon tunggal identik dengan "membunuh" hak-hak demokrasi rakyat, sehingga pilkada yang seharusnya menjadi milik rakyat menjadi milik kelompok tertentu yang sangat berambisi meraih kekuasaan.
"Jika calon tunggal benar-benar ingin mengawal hak demokrasi rakyat, hendaknya jaganlah main borong partai, karena bisa menimbulkan amarah rakyat yang merasa hak demokrasinya diganggu," katanya.
Mantan Ketua Komisi A DPRD Sumut ini menegaskan, dengan diborongnya parpol oleh calon tunggal di pilkada, dipastikan masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada parpol pendukung calon tersebut, karena hak-hak demokrasi rakyat telah dirampasnya.
"Sangat miris, akibat diborongnya parpol tersebut, peluang putra-putra terbaik yang ingin berkompetisi membangun daerahnya, ternyata dihempang kelompok tertentu bersama kekuatan besar, agar incumben dalam pilkada bisa melawan kotak kosong," katanya.
Politik melawan kotak kosong, ujar mantan Ketua BKD DPRD Sumut ini, merupakan tindakan demokrasi yang sangat kejam, karena membatasi hak-hak rakyat, sehingga diharapkan kepada aparat penegak hukum dan penyelenggara Pilkada, baik Bawaslu dan KPU menelusurinya.
"Rakyat mencurigai adanya permainan transaksional politik terhadap majunya calon tunggal ini, apalagi sudah terendus dari awal, Parpol tidak mengakomodir kader-kader terbaiknya, gara-gara mendukung calon tunggal, sehingga dikuatirkan rakyat akan malas hadir dalam memberikan hak suaranya pada Pilkada 9 Desember 2020 nanti," ujar politisi Partai Hanura Sumut ini.(*).
