Deliserdang (SIB)
Kuasa Hukum PTPN II, Sastra SH menegaskan pembersihan lahan di Kebun Sei Semayang PTPN II berdasarkan legalitas yang dimiliki kliennya yaitunHak Guna Usaha (HGU) Nomor 54, 55, 90 dan 92 yang berlaku dari tahun 2003 sampai 2028.
Hal itu ditegaskan Sastra karena ada pihak-pihak yang keberatan dengan pekerjaan PTPN II tersebut. Bila ada yang keberatannya, ia menyarankan agar melakukan upaya hukum. Dengan begitu semua terungkap secara terang benderang dan tidak ada yang ditutup-tutupi.
"Karena saya selaku kuasa hukum justru heran kenapa masih ada SHM (Surat Hak Milik) yang dimiliki pribadi di atas sertifikat HGU milik BUMN yang masa berlakunya masih aktif. Ini jadi pertanyaan besar bagi praktisi hukum, kenapa bisa ada SHM di atas HGU milik BUMN yang masih aktif, ada apa ini?" kata Sastra, didampingi Kordinator Humas PTPN II, Sutan BS Panjaitan yang disampaikan kepada hariansib.com, Rabu (15/4/2020) pagi, di Tanjungmorawa.
Menurut dia, tiga tahun terakhir ini memang kliennya gencar melakukan pembersihan lahan yang HGU-nya masih aktif. Dengan demikian ia berpendapat jajaran Direksi PTPN II serius dalam menjalankan tugas dari pemegang saham yaitu Kementerian BUMN yang merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia.
Khusus untuk pengambilalihan kembali lahan HGU yang masih aktif di wilayah kerja Kebun Sei Semayang, ia menyebut tujuannya untuk ditanami tebu kembali. Seperti semula untuk memenuhi pasokan bahan baku tebu ke Pabrik Gula Sei Semayang yang beberapa bulan lalu beroperasi kembali guna mendukung program swasembada gula nasional pemerintah.
"Jadi sudah sepatutnya stakeholders termasuk masyarakat Sumatera Utara mendukung program kerja PTPN II. Tidak semua propinsi di Indonesia memiliki pabrik gula, kita harusnya masyarakat di Sumatera Utara merasa bangga dengan pabrik gula tersebut," kata Sastra diaminkan Panjaitan.(*)
