Jumat, 21 Maret 2025

Bantuan PKH di Sumut Rp 200.000/KK

Redaksi - Selasa, 14 April 2020 17:47 WIB
438 view
Bantuan PKH di Sumut Rp 200.000/KK
SIB/Dok
Rapat : Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah memimpin rapat melalui video conference bersama dengan Bupati / Wali Kota se- Sumut terkait perkembangan penanganan pandemi covid-19 di rumah dinas Gubernur Sumu
Medan (SIB)
Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, menurut Gubsu Edy Rahmayadi akan dipercepat penyalurannya, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN untuk 408.321 KK di Sumatera Utara. Jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150.000/KK menjadi Rp 200.000/KK. Untuk itu saya minta didata secara riil oleh Bupati/Wali Kota se-Sumut," tegas Edy Rahmayadi ketika memimpin rapat melalui videoconference bersama seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut terkait perkembangan penanganan Covid-19 di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman No. 41 Medan, Selasa (14/4/2020).

Gubernur juga akan segera menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten/kota se-Sumut. Serta mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi global Covid-19.

"Kita harus berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD, begitu sampai akan disiapkan masing masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota, untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD termasuk masker bedah," ujarnya didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah dan Sekdaprov Sumut R Sabrina.

Gubernur juga menyampaikan, telah memesan 56.000 rapid test dan 100.000 masker N95 untuk selanjutnya didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Edy mengimbau agar Bupati/Wali Kota benar-benar mengawasi warga yang keluar dan masuk ke masing masing daerahnya. "Antisipasi kedatangan dari luar, baik itu dari negara tetangga maupun dari antar kabupaten/kota, monitor semua rakyat kita keluar masuknya ke daerah kita. Apalagi menjelang mudik ini, saya mohon kerja samanya," tambahnya.

Gubernur juga berpesan agar Bupati/Wali Kota tidak hanya menunggu instruksi saja, kepala daerah harus mampu memaksimalkan apa yang bisa dilakukan. "Daerah jangan menunggu, jangan menunggu bantuan pusat, maksimalkan apa yang bisa dilakukan, apa kesulitan bapak bupati/wali kota bilang ke saya, apa yang bisa saya kerjakan akan saya bantu, kita saat ini harus berbagi pikiran dan doa, hilangkan egosektoral," ujar Gubernur.(*)

Editor
:
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru