Pemilihan Luber, Jurdil, Efektif dan Efisien demi Pemilu Berkualitas dan Demokratis

Dengan demikian akan terpilih walikota dan wakil walikota Binjai yang profesional serta berintegritas. Berdasarkan informasi, terdapat 4 (empat) pasangan calon yang akan bertarung di Pilkada Kota Binjai. Hadirnya keempat calon tersebut, memperlihatkan demokrasi sangat cair dan dinamis di Kota Binjai. Tidak seperti di beberapa daerah yang hanya ada satu pasangan calon.

Transparan dan Akuntabel

Untuk menghadirkan Pilkada serentak yang berkualitas serta demokratis, penyelenggara haruslah transparan serta akuntabel. Untuk Pilkada di Kota Binjai, maka penyelenggara dalam hal ini KPU Kota Binjai harus bekerja secara transparan serta akuntabel. Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan seperti profesional, cermat, berdasarkan hukum, akuntabel, dan transparan. Tetapi menurut pemikiran penulis asas transparan dan akuntabel sangat penting.

Asas transparan maksudnya dalam semua hal ada keterbukaan. Mulai dari informasi, data, dan yang lain. Tidak boleh terjadi keberpihakan kepada pihak tertentu. Asas akuntabel memiliki makna bekerja dengan penuh tanggungjawab dan segala hal yang dikerjakan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga:

• Darmayanti Lubis: Hari Ibu Momentum Perempuan Sumut Fokus pada Keluarga dan Pendidikan Anak
• Asri Ludin Tambunan Minta Sedulur Jokowi Tetap Kawal Program Asri-Lom Lom

Agar dapat menjadi penyelenggara yang transparan dan akuntabel, KPU Kota Binjai dapat menjalin kerjasama dengan para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak, seperti pemerintah, Komisi Informasi, aparat keamanan, lembaga kemasyarakatan, lembaga keagamaan, pemantau, dan unsur lainnya. Tujuannya agar transparansi dan akuntabel dapat terjadi.

Selain itu, menurut pemikiran penulis, KPU Kota Binjai juga dapat menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan. Diterimanya oleh MK kampanye dapat dilakukan di kampus, pihak perguruan tinggi dapat juga dijadikan mitra oleh KPU Kota Binjai. Dalam hal kontrol data dan sistem. Mengingat di Kota Binjai terdapat beberapa institusi pendidikan yang memiliki sarana dan pra sarana serta infrastruktur yang mumpuni dalam bidang Teknologi Informasi. Dengan demikian transparansi dalam tata kelola pemilu dalam hal ini keterbukaan tentang aturan dan prosedur, proses yang digunakan, kepercayaan publik, serta akuntabilitas dapat terwujud.

Baca Juga:

• Kapolda Sumut Apresiasi Tim Gabungan Polda Sumut dan Deninteldam I/BB Gagalkan Penyelundupan 20 Kg Sabu
• Kejati Sumut Teken MoU Bidang Masalah Datun dengan PT PLN UID Sumut dan PT Pelindo

Pentingnya Pengawasan

Pengawasan menjadi hal yang penting untuk menghadirkan Pilkada yang berkualitas serta demokratis. Untuk memastikan pemilihan berlangsung luber, jurdil, efektif dan efisien juga melalui pengawasan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan pihak yang ditugaskan sesuai dengan undang-undang untuk melakukan pengawasan tahapan dan pencegahan pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki fungsi yang strategis dan signifikan, yakni bagaimana menghindari potensi pelanggaran pemilu muncul dengan menjalankan strategi pencegahan yang optimal.

Tetapi menurut penulis, bukan hanya bawaslu yang melakukan pengawasan, tetapi seluruh pihak wajib pula melakukan pengawasan. Mulai dari masyarakat, partai politik pengusung, pasangan calon, tim sukses, pemantau, serta pihak lain yang terkait wajib ikut melakukan pengawasan.

Harus diingat bahwa Pilkada serentak merupakan momentum penting dalam memilih pemimpin. Karenanya harus dilakukan pengawasan yang ketat untuk mencegah hal-hal yang transaksional terjadi. Politik uang, serangan fajar, kampanye hitam, intimidasi, provokasi, dan sejenisnya harus diawasi agar jangan terjadi. Jika ditemukan kejadian segera dikoordinasikan dengan pihak keamanan untuk segera ditindaklanjuti. Mereka yang terdeteksi dan terlibat harus diberikan sanksi berat. Untuk memberikan efek jera.