Transisi Kepemimpinan Nasional: Arnod Sihite Dorong Stabilitas Politik dan Persatuan Elite

Humbahas (harianSIB.com)

Transisi kepemimpinan nasional ke Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berlangsung aman dan damai harus diiringi dengan stabilitas politik melalui persatuan elite politik. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Arnod Sihite, dalam pernyataannya kepada SIB News Network (SNN) melalui telepon seluler, Sabtu (13/9/2024).

Arnod menyoroti adanya ketegangan di kalangan elite politik yang masih menyisakan persaingan dan konflik, sehingga memicu polemik berkepanjangan di masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi memperburuk stabilitas politik nasional, apalagi dengan persaingan Pilkada serentak yang dapat mengganggu agenda pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini situasi di kalangan elite politik masih panas. Saling menjegal sangat terlihat, diperburuk oleh para buzzer yang semakin memperkeruh suasana. Padahal, kita mengharapkan politik yang lebih tenang dan damai menjelang transisi kepemimpinan ini," ujar Arnod.

Baca Juga:

• PJU Polda Sumut dan Sejumlah Kapolres Jajaran Dimutasi
• Mengintip Kekayaan 8 Presiden RI, Siapa yang Paling Kaya ?

Arnod juga mengungkapkan kekhawatiran atas upaya yang dianggapnya sistematis untuk memecah hubungan antara Prabowo dan Jokowi (Gibran), terutama melalui polemik akun 'fufufafa' yang diduga terkait dengan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, ia menyebut adanya upaya pihak tertentu mengacaukan internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan PDIP, serta politisasi hukum yang dinilai semakin meluas untuk menyingkirkan lawan politik.

"Politik di kalangan elite tidak cukup stabil. Jika tidak segera ditangani, konflik ini bisa merembes ke masyarakat dan menghambat agenda ekonomi kita. Stabilitas politik sangat penting untuk menyambut pemerintahan baru, terutama dengan tantangan global yang semakin kompleks," jelasnya.

Baca Juga:

• Salmon Sumihar Sagala Desak Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Tarif PPN 12 Persen
• Menkum Tegaskan Tak Ada Koruptor Terima Amnesti dari Prabowo

Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi (PP FSP PPMI-KSPSI), Arnod menekankan bahwa tantangan ke depan sangat berat, terutama dalam hal pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan investasi. Ia berharap agar elite politik bersatu dan mengutamakan kepentingan nasional yang lebih besar, tidak terpecah belah.

"Tantangan kita adalah bagaimana ekonomi bisa tumbuh, investasi masuk, dan tenaga kerja terserap sesuai dengan tujuan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibuslaw). Oleh karena itu, persatuan elit sangat dibutuhkan," ujar Arnod.

Sebagai anggota tim penyusun Undang-Undang Cipta Kerja, Arnod juga berharap pemerintahan baru dapat memperluas lapangan pekerjaan dan mengembalikan swasembada pangan, seperti beras, bawang putih, kedelai, dan hasil pertanian lainnya. "Kita tidak boleh lagi bergantung pada impor yang merugikan petani lokal. Ketahanan dan kedaulatan pangan harus menjadi prioritas," tambahnya.

Arnod juga menekankan pentingnya peran pengusaha besar, terutama di sektor tambang dan industri ekstraktif, untuk memperhatikan keselamatan lingkungan. Ia juga mengingatkan agar regulasi tidak tumpang tindih dan korupsi harus diberantas melalui koordinasi yang baik antar-kementerian. Perlindungan dan pembinaan pekerja juga harus menjadi fokus pemerintah ke depan.

Terkait kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran, Arnod berharap kabinet yang dibentuk nantinya adalah kabinet kerja yang diisi oleh para ahli (zaken kabinet) dan inovatif. Ia mengusulkan agar kabinet tersebut diberi nama "Kabinet Indonesia Bersatu dan Maju."

"Jika politik stabil, elite bersatu, dan kabinet terdiri dari orang-orang yang ahli dan profesional, saya yakin Indonesia akan bergerak maju dengan cepat. Kabinet Indonesia Bersatu dan Maju adalah nama yang tepat," pungkas Arnod Sihite. (**)