Plt Sekjen Kemendagri Imbau Pemda Waspadai Komoditas Lewati HET

Jakarta (SIB)
Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai sejumlah komoditas yang melewati Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pasalnya, kata dia, meskipun pada bulan Agustus cenderung terjadi deflasi, sikap waspada diperlukan mengingat harga sejumlah komoditas merambat naik. Beberapa harga komoditas masih normal, tetapi tak sedikit bahan pangan yang harganya justru di atas HET seperti minyak goreng di sejumlah daerah.

"Kemudian juga berkaitan dengan beras, beras juga masih 118 kota/kabupaten yang merambat naik, dan itu masih atau sudah di atas Harga Eceran Tertinggi," ujar Tomsi, dalam keterangan tertulis, Senin (19/8), dikutip dari Harian SIB.

Baca Juga:

• Ruas Jalan Penghubung Pamatangraya-Baringinraya Simalungun Butuh Perbaikan
• Harga Gabah Tertinggi di Tingkat Petani di Sumut Rp7.292 /Kg

Hal itu disampaikannya ketika memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta.

Tomsi meminta Pemda dan pihak terkait agar terus memantau dan sedikit menegur mereka yang menetapkan harga di atas HET dengan alasan yang tak rasional. Ini penting dilakukan agar aturan mengenai HET dapat ditaati.

Baca Juga:

• BPS Sumut Catat Inflasi Desember 2024 Sebesar 2,12%
• Promo Akhir Tahun, Tiket Pesawat Jakarta-Bali Turun Harga

"Bahwa kita sudah menetapkan harga HET, namun pada pelaksanaannya masih terdapat kota dan kabupaten yang melebihi daripada itu," jelasnya.

Sebagai informasi, rapat tersebut dihadiri langsung oleh sejumlah narasumber, di antaranya, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Pudji Ismartini dan Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto.

Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri oleh beberapa narasumber dari kementerian dan lembaga lain secara virtual, seperti Kantor Staf Presiden, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, dan TNI.

Forum ini juga diikuti secara virtual oleh kepala daerah, perwakilan pemerintah daerah (Pemda), dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). (**)