Jokowi Ungkap Ada Anggaran Daerah Dipakai untuk Hibah Politik

Bangga Pembangunan IKN

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyebut kehadiran para kepala daerah di IKN menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Ia sangat yakin bahwa di masa depan insrastruktur IKN akan terus mengalami kemajuan.

"Nanti kita jangan mikir sekarang sejarahnya, 50 tahun 75 tahun ke depan ini bukan lagi seperti ini barangnya, high rise building di mana-mana mungkin, dengan segala macam, nanti yang bicara nanti anak cucu kita, kita membuat sejarah hari ini," ujar Tito, dalam keterangan tertulis.

Baca Juga:

• Menko PMK Tutup PON XXI: Selamat Atlet Berprestasi Sampai Jumpa PON XXII di NTB-NTT
• Plt Bupati Labuhanbatu Launching E-Voucher My Pertamina dan Tandatangani MoU Program Embrio Pertamina

Lebih lanjut, Tito mengingatkan para kepala daerah untuk menyadari betapa berharganya kesempatan mengunjungi dan merasakan langsung suasana di IKN. Ia menekankan bahwa para kepala daerah yang hadir tidak hanya dapat melihat, namun juga merasakan infrastruktur baru secara langsung.

"Jadi istana negara itu bawahnya yang warna putih. Itu ada gedung tinggi, itu adalah kantornya presiden, sudah jadi, enak naik lift segala macam, nanti ingin merasakan naik lift-nya gubernur, bupati, wali kotanya di bawah nanti," jelas Tito.

Baca Juga:

• Pilih Hadiri Pernikahan Anak Khofifah, Jokowi Batal Tutup PON
• Hadapi 418.546 Kasus Malaria, Kemenkes Luncurkan Program 'Tempo Kas Tuntas'

Dalam acara tersebut, Mendagri turut berupaya untuk menumbuhkan rasa kebanggaan nasional kepada para kepada daerah dan masyarakat Indonesia. Ia menunjukkan bahwa IKN ini merupakan hasil karya bangsa sendiri.

"Jadi, ini dibangun oleh anak bangsa sendiri. Itu kebanggaan kita," ujarnya.

Usai meninjau infrastruktur IKN, para kepala daerah mendapat arahan langsung dari Presiden. Dari 552 kepala daerah, sebanyak 517 kepala daerah yang dapat hadir langsung di IKN, sedangkan 35 lainnya berhalangan hadir. Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang sekaligus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Otorita IKN. (**)