Jokowi Ungkap Ada Anggaran Daerah Dipakai untuk Hibah Politik

Jakarta (SIB)
Fakta mengejutkan diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para Penjabat Gubernur seluruh provinsi di Indonesia. Jokowi mengungkapkan dirinya menemukan ada anggaran APBD di tingkat kabupaten yang nilainya cukup besar tapi arah penggunaannya tidak jelas.

Jokowi mengungkapkan ada anggaran daerah digunakan hanya untuk memberikan hibah-hibah yang tidak jelas. Bahkan, menurutnya hibah-hibah ini sudah menjurus ke arah kepentingan politik si pemimpin daerahnya.

"Saya lihat misalnya ada kabupaten yang anggaran sangat besar sekali tapi arah program tidak jelas. Banyak dipakai untuk hibah-hibah ini tentu saja arahnya ke politik," beber Jokowi saat memberikan arahan kepada Pj Gubernur di Istana Garuda IKN, seperti dilansir Harian SIB, Selasa (13/8).

Baca Juga:

• Menko PMK Tutup PON XXI: Selamat Atlet Berprestasi Sampai Jumpa PON XXII di NTB-NTT
• Plt Bupati Labuhanbatu Launching E-Voucher My Pertamina dan Tandatangani MoU Program Embrio Pertamina

Padahal, Jokowi bilang anggaran itu sebenarnya bisa digunakan untuk kebutuhan produktif daerah lainnya, misalnya saja untuk urusan kesehatan dan pendidikan.

Jokowi memaparkan anggaran yang digunakan untuk hibah politik yang dia sebutkan tadi seharusnya bisa menjadi 10 rumah sakit dan juga universitas atau perguruan tinggi.

Baca Juga:

• Pilih Hadiri Pernikahan Anak Khofifah, Jokowi Batal Tutup PON
• Hadapi 418.546 Kasus Malaria, Kemenkes Luncurkan Program 'Tempo Kas Tuntas'

"Padahal kalau itu bisa diarahkan, bisa menjadi rumah sakit 10 saja bisa, atau universitas jua bisa. Hal-hal yang berkaitan pendidikan dan kesehatan," tutur Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar para Pj Gubernur bisa mengarahkan dan mengawasi para kepala daerah yang berada di provinsinya. Dia juga meminta agar gubernur bisa mengarahkan kepala daerah kabupaten dan kota untuk memiliki program yang sejalan dengan pemerintah pusat.

"Saya kira hal seperti ini yang bapak gubernur bisa mengarahkan. Sekali lagi, diarahkan, sehingga bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat, terutama yang berdampak pada masyarakat," pungkas Jokowi.