Pj Gubernur Agus Fatoni Apresiasi Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0

Jakarta (harianSIB.com)
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0. Dia optimis melalui peta canggih tersebut mampu mempercepat pembangunan di Sumut.

Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 berisikan berbagai informasi geospasial tematik. Data yang dimuat pada peta antara lain kawasan hutan, kepemilikan tanah, Hak Guna Usaha (HGU) dan data lainnya.

"Tentu ini sangat berguna bagi kita, mempermudah dalam merencanakan pembangunan, penyelesaian tumpang tindih lahan, sengketa lahan, bahkan membuat kebijakan," kata Fatoni usai menghadiri peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 di Hotel St Regis, Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Baca Juga:

• Jokowi Tak Gelar Acara Khusus Saat Pulang Kampung Usai Purnatugas
• Hati-hati, Judi Online Kini Nyamar Jadi Situs Investasi

Sebelumnya, Indonesia memiliki sekitar 85 peta tematik dari berbagai kementerian dan lembaga berbeda. Kemudian di tahun 2018, Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk menyatukan peta-peta tematik tersebut.

Menurutnya, hal tersebut harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pengembangan Sumut. Apalagi peta canggih itu juga akan mempermudah investasi, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan suatu kawasan.

Baca Juga:

• BYD Siap Gelontorkan Rp 11,7 Triliun untuk Investasi di Indonesia
• Seratusan Guru Honor Minta Pemkab Deliserdang, Buka Formasi P3K

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih RI Prabowo Subianto berharap, peta tematik itu akan meningkatkan efisiensi pemanfatan ruang sehingga proses pembangunan bisa lebih cepat dilakukan.

Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hingga Juli 2024 sudah disatukan 151 peta tematik dari 23 kementerian/lembaga. Proses penyatuan seluruh peta tematik Indonesia masih terus berproses kedepannya.

Menurut Menko Perekonomian melalui kebijakan Satu Peta telah menyelesaikan 19,97 persen masalah tumpang tindih lahan. Tak hanya itu kebijakan tersebut telah membenahi tatakelola data spasial dan perizinan.

Hadir pada kegiatan itu di antaranya Menteri KLHK Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menkopulhukam Hadi Tjahjanto, Menteri ESDM Arifin Tasrif dan menteri kabinet Indonesia Maju lainnya. (**)