Jakarta (SIB)Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (
Menko Polhukam)
Hadi Tjahjanto menyebut, Sumatera Barat (
Sumbar) sebagai wilayah paling rawan se-Pulau Sumatera terkait pelaksanaan pilkada. Penuturan Hadi itu berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP yang disusun
Bawaslu.
"Pada wilayah Sumatera,
Bawaslu memetakan 4 provinsi dengan potensi kerawanan tertinggi. Pertama adalah Sumatera Barat," kata Hadi seperti dirilis Harian SIB berdasarkan siaran langsung dari akun YouTube Kemenko Polhukam, Selasa (9/7).
Paparan Hadi itu dalam acara Forum Kolaborasi Sentra Gakkumdu se-Wilayah Sumatera. IKP sendiri merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan pilkada agar segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis dapat diantisipasi.
Baca Juga:
Setelah
Sumbar, Hadi menyebut wilayah di Sumatera dengan peringkat IKP tertinggi adalah Jambi, Bengkulu, dan Kepulauan Riau. Hadi meminta agar pemetaan melalui IKP ini menjadi perhatian.
"Permasalahan IKP tertinggi di Sumatera Barat masuk aspek apa? Apakah penyelenggara, kontestan, atau partisipasi," kata Hadi.
Baca Juga:
Selain itu Hadi meminta penyelenggaraan pilkada di Aceh juga diperhatikan sebab provinsi itu memiliki kekhususan. Aceh diketahui memiliki partai-partai lokal yang bisa mengusung calon kepala daerah.
"Provinsi Aceh juga jadi perhatian, karena punya otonomi khusus sehingga, ada perbedaan karakteristik termasuk ada partai politik lokal yang ikut partisipasi dalam kontes pilkada," ujar Hadi.
"Sentra Gakkumdu dapat kenali kerawanan masing-masing daerah dan menemukan mekanisme pencegahan yang tepat bagi daerahnya. Pencegahan dan pengawasan efisien dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pilkada yang terjadi serta mampu ciptakan peringatan diri untuk persempit tindak pidana pilkada," imbuh Hadi.
HADIRSementara itu, wartawan SIB melaporkan,
Wali Kota Medan Bobby Nasution hadir mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pilkada Serentak tahun 2024 wilayah Sumatera yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI, Selasa (9/7) di
Regale International Convention.
Rakor ini menyatukan pemahaman dan tindakan serta membangun sinergitas agar Pilkada serentak ini berjalan aman dan lancar sesuai regulasi dan ketentuan. Saat membuka rakor yang diikuti antara lain oleh penyelenggara Pilkada, kepala daerah, unsur Forkopimda, tokoh agama, adat, dan masyarakat di wilayah Sumatera ini, Hadi Djahjanto mengatakan, kunci stabilitas politik, hokum dan keamanan pada Pilkada serentak ini adalah sinergitas unsur penyelenggara, pemerintah daerah, TNI/Polri, media atau pers, partai politik, dan pasangan calon.
