Peneliti BRIN Sebut Salam Lintas Agama Bentuk Upaya Merawat Kemajemukan Indonesia

Jakarta (SIB)
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Abdul Jamil Wahab menjelaskan bahwa salam lintas agama merupakan salah satu bentuk upaya dan kesadaran untuk secara berkesinambungan merawat kemajemukan yang dimiliki Indonesia.

Dia menilai kemajemukan adalah titah Tuhan. Untuk itu, masyarakat tak boleh memiliki keinginan untuk menghapus majemuknya Indonesia.

"Diperlukan kejujuran, khususnya dari tokoh agama dan masyarakat, untuk menyampaikan bahwa perbedaan agama jangan sampai menjadi penyebab diskriminasi sosial hanya karena memiliki keimanan yang tidak sama dengan mayoritas Indonesia," kata Jamil dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/6).

Baca Juga:

• BPIP Keluarkan 5 Sikap dan Rekomendasi Terkait Salam Lintas Agama
• Eks Peneliti BRIN Dituntut Bui 1,5 Tahun Terkait Ancam Warga Muhammadiyah

Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui fatwanya yang dikeluarkan pada Ijtima Ulama di Bangka Belitung beberapa hari lalu menyatakan bahwa salam lintas agama tidak dibenarkan bagi umat Islam. Pasalnya salam itu bagian dari ubudiyah. Alhasil, fatwa itu menuai polemik pro dan kontra.

Menurut Jamil, pihak yang melarang penggunaan salam lintas agama berangkat dari pemikiran bahwa salam adalah bentuk ubudiyah atau urusan ibadah, sehingga tidak boleh digabungkan dengan salam dari agama yang lain.

Baca Juga:

• Bareskrim akan Klarifikasi Thomas Djamaludin Terkait Kasus Peneliti BRIN Andi Pangerang
• Pemuda Muhammadiyah Laporkan Peneliti BRIN Andi Pangerang ke Bareskrim Polri

"Tetapi bahwa berbagai ucapan salam, kalau kita memahaminya sebagai kata sapaan pada orang lain atau tahniah, saya kira tidak ada masalah. Selanjutnya, kalau kita maknai bahwa salam lintas agama itu hanya dari sisi pengucapannya saja yang menggunakan bahasa yang berbeda atau beragam, sesuai dengan audiens yang ada di hadapan kita, saya kira tidak masalah," jelasnya.

Ia pun berharap agar pemerintah bisa memberikan perhatian yang lebih masif lagi pada isu kerukunan umat beragama. Pembangunan infrastruktur dinilai memang penting, tapi jangan sampai mengalahkan pentingnya pemberian ruang dialog lintas keimanan, baik di tingkat pusat maupun daerah.