Jakarta (SIB)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membongkar ada kementerian atau lembaga yang tidak mau membeli produk lokal dengan berbagai alasan. Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi ketat hal ini.
Hal itu disampaikan Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2022 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (14/6). Jokowi awalnya geram dengan APBN dan APBD yang dipakai untuk membeli produk impor.
"Maaf, kita ini pintar-pintar tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini APBN lho, ini uang APBD lho, belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain, lapangan kerja yang dapat orang lain, apa nggak bodoh kita ini?" kata Jokowi.
Jokowi meminta BPKP dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mengawal penggunaan APBN dan APBD. Sebab, menurutnya, masih ada kementerian atau lembaga yang hanya ingin membeli produk impor dengan berbagai alasan.
"Oleh sebab itu, saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini dan harus berhasil, belanja produk dalam negeri harus berhasil," ujarnya.
"Saya tahu banyak kementerian, banyak lembaga, banyak daerah tidak mau beli produk dalam negeri alasannya macam-macam, speknya nggak pas lah, kualitasnya nggak baik lah. Alasan banyak sekali. Itu yang bapak ibu kawal." lanjut Jokowi.
Jokowi menegaskan BPKP dan APIP bertugas menjaga konsistensi pengawasan keuangan. Jokowi meminta ada sanksi terhadap lembaga yang masih bandel.
"Terakhir, sekali lagi saya minta untuk terus mengawal secara konsisten, jaga kepatuhan kementerian, lembaga, pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," ujarnya.
"Saya minta kepada BPKP mensinergikan upaya ini kawal semua APIP di daerah dan unit-unit yang lain untuk menjalankan program belanja dalam negeri ini dengan penuh kedisiplinan. Dengan niat kita bersama untuk kebangkitan ekonomi dalam negeri," lanjut Jokowi.
Beli Produk dalam Negeri
Sebelumnya Jokowi meminta pemerintah pusat, yakni kementerian/lembaga hingga pemerintah daerah tetap belanja produk dalam negeri melalui e-katalog meskipun harganya lebih mahal daripada produk impor.
Presiden mengatakan bahwa belanja produk dalam negeri dapat menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisien.
"Alat mekanik yang impor harganya Rp22,9 juta, dalam negeri harganya Rp28 juta, beli tetap yang produk dalam negeri. Jangan alasan lebih murah yang impor, enggak. Terpaut (harga) sedikit tetap beli yang produk dalam negeri," kata Jokowi.
Presiden menegaskan tidak ada alasan untuk membeli produk impor, walaupun harga lebih murah.
Kepala Negara menggarisbawahi belanja pemerintah pusat dan daerah masih didominasi produk impor, yakni senilai Rp722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri hanya mencapai Rp180,72 triliun.
Dari belanja produk impor itu, terdapat produk substitusi yang diproduksi dari dalam negeri yang bisa menggantikan produk impor tersebut.
Menurut Kepala Negara, pembelian produk dalam negeri dapat memicu adanya investasi dari peningkatan kapasitas produksi pabrik, hingga perluasan lapangan kerja.
"Kalau ada pabrik kecil yang biasanya melayani kapasitas seribu, karena ada pesanan dari pemerintah pusat 10 ribu, mau tidak mau dia akan ekspansi memperluas pabriknya, memperluas industrinya, pasti juga tambah tenaga kerja," kata Jokowi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan bahwa dari sampel pengujian atas 853 produk impor yang dibelanjakan, sebanyak 560 produk atau sekitar 66 persen harganya lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.
"Untuk belanja produk impor yang dikarenakan tiadanya produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait," kata Yusuf. (detikcom/antaranews/c)
