Senin, 30 Mar 2020
Banner Menu
Detail Utama 1
  • Home
  • Teknologi
  • Cegah Penyadapan, Pejabat Disebut Perlu Aplikasi Khusus

Cegah Penyadapan, Pejabat Disebut Perlu Aplikasi Khusus

redaksisib Kamis, 05 Maret 2020 17:54 WIB
cnnindonesia

Ilustrasi

Peneliti keamanan siber menyarankan agar Indonesia perlu membuat aplikasi hingga teknologi keamanan buatan Indonesia untuk mengamankan pejabat tinggi negara dari serangan-serangan spyware yang bisa menyadap rahasia negara dan mengancam keamanan nasional. Pengamanan pejabat tinggi negara ini termasuk presiden, wakil presiden, hingga para menteri.

Territory Channel Manager Kaspersky SEA, Donny Koesmandarin mengatakan pembangunan aplikasi hingga keamanan ini sebaiknya tidak melibatkan pihak ketiga, khususnya dari luar negeri untuk menghindari eksploitasi dari pihak luar. Sebab ilmu keamanan data menganut konsep ketidak-percayaan.

"Kalau perlu atau tidak, ya perlu (aplikasi & keamanan). Tidak ada yang bisa dipercaya kalau keamanan. Harus paranoid semua apa pun harus hati-hati," kata Donny kepada awak media di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Bagi Donny, pemerintah Indonesia harus mampu membuat sebuah aplikasi yang bisa dikontrol sepenuhnya oleh Indonesia. Aplikasi tersebut juga bisa dipantau oleh pemerintah Indonesia untuk terus meninjau keamanan komunikasi pejabat tinggi negara.
"Dengan berjalannya waktu kita sudah sudah siap untuk itu," kata Donny.

Salah satu spyware yang menjadi momok para pejabat negara adalah Pegasus. Sebab, malware ini kerap digunakan untuk membobol perangkat orang penting lewat aplikasi pesan instan WhatsApp. Malware ini pula yang menyusup ke ponsel Jamal Khashoggi, jurnalis incaran Arab Saudi yang akhirnya dibunuh di kedutaan Saudi. Malware ini pula yang berhasil membobol ponsel bos Amazon, Jeff Bezos.

Pegasus adalah spyware yang bisa meretas ponsel korban dengan cara menelepon atau mengirimkan file lewat WhatsApp.
Sebelumnya, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com Alfons Tanujaya mengatakan presiden, wakil presiden, dan para menteri masuk kategori VIP yang harus memiliki pengamanan spesial.

"Soal potensi pejabat Indonesia diretas itu saya setuju. Memang pejabat penting di Indonesia, presiden, menteri dan pejabat dengan posisi penting harus diamankan dengan baik dan itu tugas Badan Siber dan Sandi Negara atau Badan Intelijen Negara (BIN)," ujar Alfons beberapa waktu lalu. (CNNI/d)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments