Minggu, 21 Jul 2019

Yang Terbaik Buat Nuril

admin Selasa, 09 Juli 2019 11:07 WIB
Kasus Baiq Nuril Maqnun kembali menjadi perbincangan hangat publik. Dia merupakan mantan pegawai honorer di bagian tata usaha SMU 7 Mataram, NTB. Sebenarnya dia adalah korban pelecehan seksual oleh atasannya, seorang kepala sekolah.

Namun, Nuril didakwa menyebarluaskan konten bermuatan kesusilaan, yang berisi percakapan cabul atasannya. Pada putusan tingkat pertama (pengadilan negeri), hakim memutuskan Nuril terbukti bersalah melakukan delik yang dituduhkan. Jaksa lalu mengajukan kasasi atas vonis tersebut.

Putusan pengadilan tingkat pertama dibatalkan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) dan Nuril diputus bersalah. Tak putus asa, dia mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) dengan Nomor 83PK/Pid.Sus/2019. Namun permohonan PK itu ditolak oleh MA.

Publik bereaksi keras atas penolakan PK tersebut dan berharap ada tindakan luar biasa. Sebab proses hukum telah selesai. Nuril menagih janji Presiden Jokowi untuk membantu dirinya terlepas dari jeratan hukum.

Permintaan tersebut dituliskan Nuril melalui tulisan tangan yang dibubuhkannya dalam secarik kertas. Dalam surat itu, Nuril meminta Presiden Jokowi untuk bisa memenuhi janjinya dengan membebaskan Nuril dari ancaman hukuman penjara. Memang masih ada cara menolong Nuril, yakni amnesti.

Baiq Nuril memiliki hak jika ingin mengajukan amnesti ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berdasar Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, Jokowi sebagai kepala negara memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti. Hanya sebelum memutuskan untuk mengabulkan atau menolak amnesti, terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan pendapat dari DPR.

Jadi dalam pengajuan amnesti kepada Presiden Jokowi tak perlu mendengarkan pertimbangan dari MA. Beda dengan pemberian grasi dan rehabilitasi. Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang 1945, MA memberikan pertimbangan atau pendapat kepada presiden jika hal itu berkaitan dengan permohonan grasi dan rehabilitasi.

Presiden berjanji akan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Dia akan membicarakan dulu dengan Menteri Hukum dan HAM, dengan Jaksa Agung dengan Menko Polhukam. Hasil diskusi akan menentukan langkah yang akan diambil, apakah amnesti atau yang lain.

Publik diharapkan menunggu putusan presiden. Sebab sudah Jokowi sudah merespons, hanya tak boleh gegabah dalam bertindak. Nuril, bersabarlah sebentar lagi, yang terbaik untukmu! (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments