Senin, 13 Jul 2020

Waspadai Money Politic di Tengah Corona

Jumat, 19 Juni 2020 11:21 WIB
kabar24bisnis.com

Ilustrasi

Pemerintah telah memutuskan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak dilaksanakan Desember 2020 mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah menetapkan tahapannya di era pandemi virus corona (Covid-19) ini. Sejumlah protokol kesehatan pun akan diterapkan pada tahapan-tahapan pilkada.

Tahapannya pun telah dimulai KPU lewat pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) secara serentak di 270 daerah (propinsi, kabupaten/kota) yang akan menggelar Pilkada 2020, Senin (15/6).

Selanjutnya, KPU Kabupaten/Kota sejak Senin juga mulai kembali menyusun Daftar Pemilih dan akan menyampaikan kepada PPS, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan seterusnya hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 15 Juni-6 Desember 2020.

Sementara yang lebih menarik bagi masyarakat adalah tahapan pendaftaran bakal calon kepala daerah yang akan dibuka pada 4-6 September. Penetapan calon yang berlaga akan dilakukan KPU pada 23 September. Sehingga 3 bulan lagi kita sudah tahu siapa calon yang maju. Mereka diberi waktu kampanye selama 71 hari, mulai 26 September hingga 5 Desember.

Khusus di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 23 kabupaten/kota akan ikut Pilkada serentak Desember ini. Beberapa kepala daerah yang masih aktif (petahana) kelihatannya bakal ikut kembali maju. Sehingga banyak pihak mengkhawatirkan tahapan Pilkada ini berisiko tinggi dan tidak berjalan optimal di tengah wabah virus corona.

Kekhawatiran pertama adalah rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini akan memberi peluang besar terjadinya money politics karena jumlah pemilih tidak banyak, sehingga memudahkan membayar suara pemilih. Kemudian para petahana bisa bermain money politics dalam penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Modusnya, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP), para kepala daerah lah yang mengendalikan dan memenej langsung penanganan Covid-19 hingga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat, baik bantuan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Apalagi sudah ada beberapa kasus ditemui jika pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19 kerap dilabeli dengan stiker calon yang bakal maju dalam Pilkada 2020. Padahal bantuan itu bersumber dari APBN/APBD. Apalagi bantuannya dalam bentuk uang tunai, ini bisa dianggap sebagai korupsi uang negara.

Padahal jadwal kampanye belum dimulai tetapi mereka sudah melakukan kampanye tersembunyi dengan memanfaatkan uang negara.

Modus kampanye politik uang secara tersembunyi saat pandemi ini juga sudah tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun KPK tidak meminta Pilkada serentak Desember ini supaya ditinjau ulang karena sadar bukan ranahnya untuk berpolitik, tetapi KPK meminta agar resiko baik buruknya perlu dipertimbangkan.

Salah satu solusi agar kampanye terselubung ini dapat dicegah adalah dengan mengganti para kepala daerah petahana yang akan maju pada Pilkada serentak sebagai Ketua GTPP Covid-19 di daerahnya. Sayangnya penetapan calon kepala daerah yang akan maju baru dilaksanakan tiga bulan lagi (23 September). Sehingga masih ada waktu bagi mereka untuk memimpin GTPP hingga 22 September mendarang.

Namun diperlukan kesadaran politik bersih bagi kepala daerah yang sudah menyatakan akan maju kembali pada Pilkada serentak maka sebaiknya segeralah mengundurkan diri. Sehingga masyarakat lebih percaya kalau bantuan yang disalurkan melalui GTPP betul-betul murni tanpa embel-embel dan kepentingan kampanye para bakal calon kepala daerah. (*)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments