Jumat, 18 Okt 2019

Utang Pemerintah Ke Rumah Sakit

Jumat, 24 Januari 2014 09:09 WIB
PEMBANGUNAN kesehatan sebagai upaya menyehatkan masyarakat masih terkendala anggaran. Masalah klasik ini terus menguat,  kurangnya anggaran merupakan argumentasi lama dari pemerintah. Benarkah anggaran untuk pembangunan kesehatan sebagai upaya memberikan layanan kesehatan yang terbaik pada masyarakat kurang mampu.

Kita tidak bisa mengerti logika yang disebut pemerintah bahwa anggaran minim atau defisit anggaran, sementara uang yang dikorup sangat besar.
Mengapa program pemberantasan korupsi tidak dipertajam sebagai upaya menutup defisit anggaran? Bayangkan saja uang Rp 6,7 triliun dalam korupsi Bank Century ternyata tiga kali lipat dari defisit Jamkesmas yang hanya Rp 1,8 triliun. Apa yang salah dengan tata kelola anggaran kita sehingga sampai pemerintah berutang kepada rumah sakit?

Apakah program Jaminan Kesehatan Nasional yang berlaku efektif akan bisa terwujud dengan baik pada pada tahun 2014 ini? Bangsa kita akan melakukan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang efektif berlaku pada  Januari 2014. Bagaimana implementasinya kita tidak tahu mengingat saat ini saja utang pemerintah kepada rumkah sakit belum terbayarkan.

Program Jamkesmas 2013 mengalami defisit anggaran hingga Rp 1,8 triliun. Defisit anggaran tersebut terjadi akibat adanya kenaikan standar tarif Indonesia case base group (Ina-CBG) 2013 hingga 30 persen dan peningkatan jumlah peserta Jamkesmas yang harus ditanggung dari 76,4 juta menjadi 86,4 juta. "Sementara anggaran Jamkesmas tidak tambah sejak 2012," papar Menkes Nafsiah Mboi didampingi Dirut PT Askes Fachmi Idris usai pertemuan nasional pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan pada era Jaminan Kesehatan Nasional (JKn). Selain dua hal tersebut, anggaran Jamkesmas yang dialokasikan untuk program 2013 ternyata juga digunakan untuk membayar tunggakan Jamkesmas 2012 senilai Rp 545 miliar.

Defisit anggaran hingga Rp 1,8 triliun tersebut hingga kini masih menjadi utang negara kepada rumah sakit-rumah sakit yang menjadi penyedia layanan program Jamkesmas. Apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengantisipasi ini sehingga layanan kesehatan kepada masyarakat oleh Rumah sakit tidak terganggu? Ini pertanyaan yang sangat sederhana.

Solusi yang bisa dilakukan tentu adalah tata kelola anggaran yang bersih dan tidak korup. Bukan rahasia umum lagi masalah korupsi sudah jadi musuh terbesar utama kita dalam pengelolaan anggaran. Efektivitas dan efisiensi anggaran adalah solusi yang paling tepat. Sebesar apapun anggaran yang dipergunakan kalau tata kelolanya tidak bagus tetap saja akan mengalami defisit. Bagaimana mengoptimalkan tata kelola anggaran dengan ciri khas anggaran berbasis kinerja dan good governance adalah hal yang perlu dilakukan.

Segenap aparat penegak hukum, mulai Jaksa, KPK, Polri dan juga masyarakat perlu mendorong anggaran kesehatan itu dipergunakan seefektif mungkin agar jangan terjadi korupsi anggaran. Terlebih akhir-akhir ini korupsi pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) marak kita dengar dengan jumlah yang sangat besar. Korupsi adalah sumber utama defisit anggaran. Mengelola anggaran dengan tepat dan berbasis kinerja akan menyelamatkan anggaran kesehatan dari defisit. Tinggal lagi, apakah Depkes mau mengelola anggaran kesehatan dengan bersih dan benar sebagai upaya meningkatkan layanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat? (#)

T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments