Senin, 16 Des 2019

Tajuk

Urgensi Sertifikat Layak Kawin

redaksi Rabu, 20 November 2019 10:51 WIB
Bengkulu Express
Ilustrasi

Rencana pemerintah mencanangkan program sertifikat layak kawin menjadi polemik. Apalagi program ini katanya, akan diberlakukan mulai tahun depan. Banyak yang mendukung dan tak sedikit yang menyatakan penolakan.


Beberapa menteri Kabinet Indonesia Maju menjelaskan urgensinya sesuai kewenangan masing-masing. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menjelaskan program ini dibutuhkan agar pasangan yang akan menikah memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekonomi keluarga hingga kesehatan reproduksi. Diharapkan pasangan suami istri nantinya bisa menyiapkan anak-anak yang akan menjadi generasi penerus yang lebih berkualitas.


Dengan pengetahuan soal pernikahan yang cukup, diharapkan dapat menekan angka perceraian. Program pelatihan pranikah sebenarnya bukan hal baru dan sudah dilakukan di beberapa kalangan kelompok keagamaan. Pemerintah menginginkan lebih masif, berlaku sifatnya harus wajib, gratis. Jadi sebelum lulus mengikuti pembekalan, seseorang tidak boleh nikah.


Kementerian Agama akan mengerahkan tenaga KUA dan penyuluh agama dalam program sertifikat layak kawin. Calon pengantin, akan ditatar terlebih dulu sebelum mengurus surat-surat nikah. Mereka akan dibekali oleh para penyuluh agama dengan pengetahuan mengenai masalah agama hingga kesehatan.


YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil, menilai wacana kebijakan sertifikat layak kawin yang dilontarkan pemerintah lebih banyak sisi buruknya ketimbang baiknya. Kalau tidak hati-hati, bisa membuka peluang penyalahgunaan wewenang dan kontrol terhadap ruang privat. Misalnya, pemerasan dan suap, bagi yang ingin menempuh cara mudah.


Belum lagi ada kemungkinan kursus mendapatkan sertifikasi perkawinan ini berpeluang dipengaruhi nilai-nilai keyakinan mayoritas. Seharusnya, materi kursus netral dan tidak dipengaruhi keyakinan tertentu. Jadi yang diajarkan adalah nilai-nilai universal dan bukan ajaran agama tertentu.


Memang belum ada aturan teknis mengenai sertifikasi perkawinan ini. Diharapkan pemberlakuannya tidak terburu-buru. Sebaiknya dikaji secara mendalam, antara lain siapa yang menyertifikasinya? Apakah pemerintah atau diserahkan ke pihak ketiga?
Perlu juga dipertanyakan manfaat dan mudaratnya. Benarkan dengan adanya sertifikat ini maka kualitas pernikahan akan lebih baik? Tetap saja tergantung kepada pasangan yang menikah, apakah memahami hakekat perkawinan atau tidak. Tak ada panduan yang baku dalam menikah dan menjalaninya.


Selama ini urusan pernikahan sudah ditangani lembaga keagamaan masing-masing sesuai keyakinan pasangan. Negara hanya mengesahkan dalam bentuk akta perkawinan melalui Catatan Sipil. Jika negara ingin menguatkan keluarga, sebaiknya memberdayakan perangkat keagamaan yang sudah ada, tanpa membuat lembaga dan aturan baru. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments