Selasa, 25 Feb 2020
Banner Menu
Detail Utama 1

TAJUK RENCANA

Untung Rugi Rencana Revisi UU Pers

Redaksisib Senin, 10 Februari 2020 11:04 WIB
batamtoday.com

Ilustrasi

Kebebasan pers Indonesia kembali bergulir setelah Presiden Habibie menandatangani UU No 40 Tahun 1999. Kurang lebih selama 32 tahun, pers dikekang dan dibungkam dengan berbagai cara. UU tersebut pantas disebut sebagai "penyelamat" pers Indonesia.
Setelah 21 tahun, muncul dorongan kuat untuk merevisinya. Apalagi digitalisasi sudah tak terelakkan, dan belum terakomodasi dalam UU No 40 Tahun 1999.

Sebaiknya rencana merevisi tidak dilakukan tergesa-gesa. Ada untung rugi yang harus menjadi perhatian. Para pemangku kepentingan mesti mewaspadai adanya "titipan" yang justru ingin mengekang kembali kebebasan pers. Hal itu bisa terjadi dengan dalih ingin meningkatkan pengawasan atau atas nama kepentingan negara.

Langkah pertama adalah melakukan kajian akademik. Bentuk tim independen melibatkan kampus, praktisi dan pegiat pers. Merekalah yang melakukan penelitian dan kemudian mengajak publik memberikan masukan, melalui berbagai diskusi.
Semua pihak harus menyepakati kebebasan pers yang sudah ada dalam UU No 40 Tahun 1999 tak boleh diganggu gugat! Meski ada revisi, substansinya tak boleh berubah. Digitalisasi yang tak terelakkan yang diadopsi agar dunia pers tetap bisa bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik.

Pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin kemarin, Presiden Jokowi mengatakan regulasi platform digital diperlukan untuk melindungi dunia pers. Indonesia masih belum memiliki regulasi yang jelas soal itu. Aturan ini perlu secepatnya dibuat agar dunia pers di Indonesia lebih tertata.

Pernyatan Jokowi ini merupakan sinyal yang sangat tegas tentang keinginan pemerintah menata kembali aturan tentang pers. Itu berarti harus merevisi UU Pers yang sudah 21 tahun berlaku. Kementerian Kominfo harus segera menindaklanjutinya dengan segera merancang draf revisi dan menyosialisasikannya ke masyarakat pers.

Wartawan senior Ishadi mendukung keinginan Presiden Jokowi. Undang-undang Pers menurutnya sudah ketinggalan zaman. Era industri 4.0 tak terelakkan, dan sudah saatnya media analog didigitalisasi.

Jika akhirnya UU Pers direvisi, momentum ini harus dimanfaatkan menjadi aturan ini bersifat lex specialis. Jadi jika ada aturan lain yang bertentangan dengan UU Pers harus diabaikan. Walau sudah ada kesepakatan dengan Kepolisian, Kejaksaaan dan Mahkamah Agung untuk mengutamakan penerapan UU No 40 Tahun 1999 dalam menangani perkara pers.

Pasal tentang penegakan hukum dalam UU Pers harus diperjelas dan dipertegas. Pada Pasal 18 (Ayat 1) disebutkan, bagi siapa saja yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers, dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta. Namun, faktanya berbagai kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan dan media, sering terjadi tanpa pernah ada tindakan hukum terhadap pelakunya.

UU Pers juga belum mempunyai kekuatan memaksa bagi pejabat atau lembaga publik yang sengaja menutup-nutupi informasi yang dibutuhkan masyarakat. Ini berarti, hak masyarakat untuk memperoleh informasi juga dibatasi. Lukas Luwarso berpendapat UU Pers dikatakan berhasil mengemban amanatnya apabila bisa menangkal campur tangan negara (pemerintah), dan bisa membentengi kebebasan pers dari rongrongan pihak-pihak yang berniat mengintimidasi.

Kita setuju kebebasan pers harus diperkuat. Jadi jika revisi UU No 40 Tahun 1999 jadi dilakukan, harus dalam semangat yang sama. Jangan lengah dan mari kawal, agar revisi menguntungkan pers, dan bukan merugikan. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments