Selasa, 20 Agu 2019

Umumkan Kepatuhan Caleg Petahana Lapor LHKPN

admin Kamis, 31 Januari 2019 12:12 WIB
Setelah sempat menjadi pro kontra, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya mengumumkan nama-nama calon legislatif (caleg) yang pernah menjadi narapidana (napi). Sebelumnya napi koruptor, narkoba dan kejahatan seksual anak, dicegah masuk daftar calon tetap (DCT). Tujuannya agar rakyat memilih dengan tepat dan dewan yang duduk nantinya merupakan orang-orang berintegritas.

Tujuan KPU patut diapresiasi. Mereka menyadari untuk anggota dewan yang bersih maka di hulunya, para kandidat mesti yang sudah terseleksi. Mereka yang bakal duduk diharapkan tak memiliki sangkutan masalah hukum atau pernah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, seperti korupsi.

Lalu apakah langkah itu sudah memadai? KPU diharapkan menjadikan kepatuhan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Menurut catatan KPK, selama tahun 2018, hanya 21,42 persen anggota DPR yang menyerahkan LHKPN. Di DPRD bahkan lebih parah. Ada empat DPRD provinsi yang semua anggotanya tak menyerahkan LHKPN sama sekali, yakni anggota DPRD DKI Jakarta, Lampung, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.

LHKPN merupakan alat ukur yang tepat untuk menilai integritas penyelenggara negara. Bukan saja menilai tingkat kepatuhannya memenuhi kewajiban menyerahkan LHKPN, tetapi sekaligus mengukur kejujurannya. LHKPN memiliki peran ganda dari sisi pencegahan dan penindakan.

Peran pencegahan LHKPN lahir dari proses pelaporan yang dilakukan pejabat publik. Dengan melaporkan harta kekayaannya maka pejabat publik diharapkan akan merasa dimonitor sehingga akan berpikir beberapa kali apabila akan melakukan kejahatan korupsi. Di sisi lain pelaporan tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai alat pendeteksi kemungkinan kekayaan pejabat negara berasal dari sumber yang tidak sah atau terdapat potensi konflik kepentingan.

LHKPN mulai diberlakukan di Indonesia setelah diundangkannya Undang-undang No 28 tahun 1999. Pelaporan harta kekayaan di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebelum lahir KPK dan bahkan sebelum KPKPN (Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara) berdiri di Indonesia sudah ada kewajiban untuk melaporkan kekayaan bagi pejabat publik.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, pejabat negara di level tertentu diwajibkan untuk menyampaikan Daftar Kekayaan Pejabat (DKP) kepada atasan masing-masing. Sementara itu di era Presiden Soekarno, terdapat Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, yang mempunyai hak mengadakan penilikan/pemeriksaan harta benda setiap orang dan setiap badan, jika ada petunjuk kuat, bahwa harta benda itu diperoleh dari hasil korupsi. Jadi jelas, ini bukanlah hal baru bagi para pejabat di era reformasi ini.

Diharapkan KPU mau mengambil terobosan dengan mengumumkan tingkat kepatuhan caleg petahana melaporkan LHKPN. Dengan demikian pemilih bisa melihat siapa saja yang patuh dan membangkang. Bahkan, diketahui berapa kekayaannya yang bertambah, sebelum dan sesudah menjadi anggota dewan.

Belum terlambat bagi KPU mengumumkan kepatuhan LHKPN. Tinggal koordinasi dengan KPK, pasti data sudah tersedia. Jika memang ingin caleg yang duduk merupakan putra bangsa terbaik, maka mereka harus transparan ke publik. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments