Minggu, 07 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

Tajuk

Tuntaskan Kasus Bobolnya SHM di Lahan HGU

Jumat, 22 Mei 2020 11:03 WIB
balanganews.com

Ilustrasi

Salah satu program Presiden Jokowi yang sangat menyentuh dan tergolong spektakuler bagi masyarakat pada periode pertama pemerintahannya adalah sertifikasi lahan masyarakat secara gratis. Dampaknya sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hampir setiap kunjungan ke daerah, Jokowi membagi-bagikan sertifikat hak milik (SHM) secara gratis kepada masyarakat.

Selain tanda bukti hak hukum bagi masyarakat atas sebidang tanah, maka SHM itu akan mencegah konflik lahan yang berkepanjangan dan membantu masyarakat mendapatkan modal usaha dari bank atau sumber pendanaan lainnya dengan mengagunkan SHM-nya.

Karena sudah menjadi program Jokowi, maka Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun kelabakan menyelesaikan targetnya. Apalagi Jokowi sudah mengultimatum apabila target tidak tercapai maka taruhannya adalah copot jabatan. Sehingga hampir tidak ada KKN dalam pengurusan SHM masyarakat.

Padahal sebelumnya, SHM itu termasuk barang langka, mengurusnya sangat sulit, lama bahkan harus mengeluarkan biaya besar. Setelah Jokowi, malah masyarakat didesak mengurus SHM untuk mengejar target. Pengurusan SHM pun menjadi cepat tidak bertele-tele dan gratis pula.

Tak tanggung-tanggung, kalau tahun-tahun sebelumnya hanya sekira 500 ribu SHM yang diterbitkan setiap tahun maka sejak 2017 BPN diminta menerbitkan 5 juta sertifikat, tetapi realisasinya mencapai 5,5 juta. Target 2018 sebanyak 7 juta juga terlampaui dengan dicetaknya 9,4 juta SHM. Demikian juga 2019, Kementerian ATR memasang target 11 juta sertifikat, sehingga tahun 2025 seluruh tanah ditargetkan akan bersertifikat.

Namun kita sangat terkejut dengan berita pengakuan Kepala BPN Deliserdang yang kebobolan menerbitkan SHM di lahan HGU PTPN II tahun 2008, jauh sebelum masa pemerintahan Presiden Jokowi. Terbongkarnya kasus ini saat PTPN II melakulan okupasi lahan di Desa Sei Mencirim Kutalimbaru Deliserdang baru-baru ini mendapat protes keras dari masyarakat.

Mereka mengklaim lahan yang diokupasi itu adalah milik mereka dengan bukti-bukti kepemilikan SHM yang diterbitkan BPN Deliserdang. Sejumlah 36 SHM yang belum diketahui berapa hektare luasnya terbit di lahan sertifikat. HGU PTPN II yang diokupasi itu. Padahal Sertifikat HGU PTPN II dan 36 SHM milik masyarakat itu sama-sama diterbitkan BPN. Sehingga timbul pertanyaan, ada apa dengan BPN kog bisa menerbitkan dua jenis sertifikat di lahan yang sama?.

Dengan menggunakan peralatan canggih GPS yang tersambung ke satelit yang dimiliki BPN maka sangat kecil kemungkinan terjadi kesalahan atau tumpang tindih saat pemetaan lahan. Apalagi BPN didukung juru ukur yang memiliki sertifikat dan keahlian khusus yang tidak dimiliki instansi lain. Selain itu, dokumen lain juga harus dilengkapi sebelum SHM diteken, di antaranya surat tidak ada silang sengketa dari kepala desa setempat yang mengetahui asal usul tanah dan situasi lapangan. Termasuk saksi-saksi.Sehingga jika persyaratan itu sudah lengkap barulah SHM ditandatangani.

Dari uraian tersebut di atas maka akan lebih mudah ditelusuri siapa yang bermain dalam dua sertifikat yaitu HGU dan SHM di lahan yang sama itu.

Keanehan lainnya, menurut informasi lahan HGU tersebut sudah lama dibiarkan seperti terlantar oleh PTPN II. Sudah banyak tanaman keras yang ditanami masyarakat, seperti kelapa sawit dan tanaman keras lainnya. Sehingga timbul lagi pertanyaan kenapa lahan tersebut lama baru diokupasi dan dikelola. Karena dengan pembiaran seperti ditelantarkan akan memberi peluang digarap masyarakat.

Masyarakat berharap kepada Kapoldasu agar kasus kebobolan BPN Deliserdang yang menerbitkan 36 SHM di atas HGU yang merugikan masyarakat ini dituntaskan, sehingga terungkap siapa aktor di balik kebobolan ini. Sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali dan kasus tumpang tindih yang lain bisa terungkap. Bahkan perlu juga diketahui masyarakat siapa-siapa pemilik 36 SHM itu sehingga bisa membantu mengungkap permainan aparat dalam kasus ini.

Dengan terungkapnya kebobolan penerbitan SHM ini, maka perlu diwaspadai soal penerbitan SHM lainnya. Jangan-jangan SHM yang terbit selama ini banyak yang tumpang tindih di lahan yang sama. Kasus ini kita harapkan jangan sampai mencoreng program Presiden Jokowi yang bermaksud mencegah konflik agraria ini tetapi malah menimbulkan konflik karena ketelodoran BPN. Di areal HGU saja bisa tumpang tindih, apalagi di lahan masyarakat. (*)

T#gs
LebaranDPRDTebing
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments