Minggu, 21 Apr 2019

Tugas Mulia Lakukan Kontrol Sosial

admin Senin, 11 Februari 2019 10:54 WIB
Pada perayaan Hari Pers Nasional (HPN) kemarin, Pesiden Jokowi menekankan strategisnya peranan pers sebagai kontrol sosial. Ini bermakna bahwa pemerintah yang sekarang ini membuka diri untuk dikritik seluas-luasnya. Tentu saja kritik yang konstruktif dan solutif, bukan yang asal bunyi apalagi yang sifatnya destruktif atau merusak.

Pada masa lalu, Indonesia pernah mengalami masa kelam. Pemerintah alergi terhadap kritik pers. Jika ada yang berani macam-macam, maka bisa dikenakan sanksi. Ada yang dibredel, sensor, kena telepon, bahkan wartawannya dipenjarakan.

Sejak era Reformasi, UU Pers No 40 Tahun 1999 diundangkan, Keran kebebasan pers dibuka. Mendirikan perusahaan pers tak perlu lagi izin pemerintah yang sulit dan rumit. Cukup berbadan hukum saja, sudah sah untuk menerbitkan media cetak.

Pemerintah tak bisa lagi sesuka hati menutup sebuah media massa. Pers bisa berkreasi sebebas-bebasnya dalam berkarya asal menaati kaidah jurnalistik. Ada aturan main yang harus dipatuhi sebagaimana diatur dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pernyataan Presiden Jokowi terhadap fungsi pers terutama tentang kontrol sosial harus diterjemahkan sebagai dukungan. Pers sebaiknya mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya agar kontrol sosial yang dilakukannya berdampak positif. Benar-benar tujuannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan pers dalam melakukan kontrol sosial. Pertama, mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan khususnya dalam pemerintahan. Kedua, menyampaikan serta memaparkan peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Ketiga, memberitakan kebijakan-kebijakan pemerintah secara aktual dan faktual. Keempat, menjembatani semua pihak, memberikan informasi yang berimbang dan aktual. Kelima, berperan aktif dalam sistem pemerintahan, baik terkait kebijakan maupun aliran dana.

Keenam, bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam sistem sosial, terkait pendapat umum, maupun keadaan masyarakat itu sendiri. Ketujuh, alat perubahan sosial dan pembaharuan masyarakat. Kedelapan, berfungsi sebagai penjaga demokrasi, dengan membuka ruang bagi semua anak bangsa. Terakhir, berfungsi sebagai sistem penghargaan dan hukuman bagi pemerintah dan masyarakat.

Menjadi kontrol sosial merupakan tugas mulia bagi pers. Dalam menunaikannya pasti ada tantangan tersendiri, bahkan mengancam keselamatan wartawan. Kepatuhan terhadap kaidah jurnalistik dan kode etik akan mengawal pers dari segala macam delik hukum. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments