Rabu, 23 Okt 2019

Tindak Tegas Dosen Radikal

admin Jumat, 04 Oktober 2019 12:26 WIB

Patut diapresiasi rencana Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Ka L2 Dikti) Wilayah I Sumut Prof Dian Armanto MPd MA MSc PhD untuk melaporkan dosen perguruan tinggi swasta (PTS) yang terpapar radikalisme ke Menristekdikti. Diharapkan laporan tersebut ditindaklanjuti dengan memberi sanksi sesuai aturan yang ada. Tentu saja langkah hukum tetap harus dilakukan selain memang melanggar, juga untuk memberi efek jera bagi yang lain.

Sebagaimana disiarkan Harian ini kemarin, Polda Metro Jaya membekuk seorang dosen IPB yang diduga terkait jaringan radikalisme. Bersamaan dengan itu, POM Angkatan Laut (Pomal) Republik Indonesia mengamankan SS, seorang pensiunan Laksamana, di Jakarta karena dugaan terkait jaringan dimaksud. SS merupakan seorang dosen PTS di Medan.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, ditegaskan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tampak jelas tugas utama membentuk karakter mahasiswanya ada di tangan dosen. Namun bagaimana dia mendidik dengan benar apabila sudah terpapar radikalisme.

Arifuddin (2016) menyebutkan radikalisme ini berkembang karena diawali dengan pemahaman agama yang tidak mendalam. Radikalisme merupakan embrio dari terorisme. BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) telah merinci beberapa ciri yang bisa dikenali dari sikap dan paham radikal.

Pertama, intoleran, yakni tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Kedua, fanatik berarti merasa selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Ketiga, eksklusif yang membedakan dirinya dari orang lain. Terakhir, revolusioner, yang cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) sebenarnya telah meluncurkan Peraturan Menristekdikti (Permenristekdikti) Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Ini disebut sebagai upaya pemerintah menekan paham-paham intoleran dan radikalisme di kampus. Sebab memang belakangan ini paham yang anti Pancasila dan NKRI berkembang di kalangan mahasiswa, termasuk dosen.

Sebelumnya Kemenristekdikti sudah memecat seorang dekan dan tiga dosen di Institut Teknologi Sepuluh November yang diduga kuat menebar radikalisme. Benih radikalisme di pendidikan tinggi terjadi sejak awal tahun 1980, saat pemerintah menerapkan Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus (NKK/BKK). Kebijakan tersebut menimbulkan kampus terbebas dari panggung politik tetapi mulai disusupi kegiatan yang menebar paham-paham baru yang eksklusif.

Sanksi dosen PTS yang terpapar radikalisme memang belum diatur tegas. Sebab yang jelas ada masih untuk pengajar di perguruan tinggi negara (PTN). Untuk itu Kemenristekdikti perlu merumuskan sanksi yang tegas bagi dosen swasta yang terkait radikalisme.

Ke depan yayasan dan kampus harus makin selektif dalam merekrut dosen agar jangan membawa paham radikalisme. Selain itu harus ada monitoring secara berkelanjutan. Jika ada terdeteksi yang berperilaku aneh harus berani menindak, dan tidak menunggu polisi melakukan penangkapan, baru bereaksi. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments