Rabu, 26 Jun 2019

Tilang Bagi Pengendara yang Merokokadanya

admin Kamis, 04 April 2019 10:08 WIB
Polri telah memastikan aturan larangan merokok bagi para pengemudi mobil dan sepeda motor sudah diberlakukan. Rujukan sanksi pidananya itu adalah UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Jadi, pengemudi mobil maupun sepeda motor yang merokok saat mengemudi atau berkendara akan dikenakan tilang.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan telah merilis Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk kepentingan masyarakat. Salah satu pasal menjelaskan, pesepeda motor dilarang merokok sambil berkendara, sebab hal itu dianggap akan mengganggu keselamatan pengguna jalan di jalan raya. Bagi yang melanggar akan dijerat lewat pasal 283 pelanggaran UU Nomor 22 Tahun 2009 berupa denda senilai Rp750 ribu atau kurungan penjara selama tiga bulan.

Ada tiga cara penanganan tindakan pelanggaran lalulintas, yakni preemtif (imbauan), edukasi preventif (penjagaan dan pengaturan) dan represif (tilang). Untuk penilangan, petugas punya penilaian yaitu dapat membahayakan dan berisiko tinggi di jalan. Jika sifatnya penjagaan dan pengaturan, bisa melalui edukasi dan imbauan. Namun dalam operasi pelanggaran maka akan dikenakan penilangan.

Memang belum semua daerah menerapkan sanksi larangan merokok ini. Untuk Sumatera Utara dan Kota Medan, belum terdengar kapan akan diterapkan. Tetapi cepat atau lambat pasti akan berlaku, sebab aturannya bersifat nasional. Hanya penerapannya diharapkan tidak mendadak.

Polisi dan Kemenhub sebaiknya melakukan sosialisasi dan edukasi terlebih dahulu. Gunakan secara maksimal saluran media massa dan media sosial yang ada. Jadi warga sudah mengetahui aturan tersebut sebelum dikenakan tilang. Jadi hanya pengendara yang membandel saja yang dikenakan denda atau kurungan penjara.

Pro kontra atas aturan ini pasti ada, sebab masih ada warga tak terima larangan merokok. Perlu dicatat, apa yang mau diterapkan polisi bukanlah regulasi baru. Sebenarnya sudah lama ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Permenhub Nomor 12 tahun 2019 hanya merupakan peraturan turunan yang sifatnya memertegas.

Pemerintah sendiri tidak semena-mena melarang merokok. Regulasi selama ini sifatnya hanya membatasi. Merokok masih diizinkan dalam zona tertentu yang memang dikhususkan untuk itu. Misalnya, sejak Januari 2014, Kota Medan telah memiliki Perda tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Dalam aturan ini ditegaskan ada tujuh jenis lokasi yang masuk kategori KTR. Mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, hingga tempat umum.

Sebab menurut kesehatan, rokok sebenarnya tak baik. Ada banyak penyakit yang bisa ditimbulkan. Mulai dari penyakit pernafasan, hingga kanker dan impotensi. Itu sebabnya di bungkus rokok, sudah ada penegasan akan bahayanya. Meski begitu, merokok merupakan hak seseorang. Tak ada larangan bagi seseorang untuk menjadi perokok. Hanya, hak tersebut dijalankan dengan menghormati hak orang lain juga. Hak perokok dibatasi hak yang bukan perokok.

Kita berharap dengan adanya tilang bagi pengendara untuk merokok, maka tingkat kesadaran dan saling hormat menghormati sesama warga makin baik. Baik perokok dan bukan perokok, tidak perlu saling mengecam. Masing-masing harus tahu batasannya, dan siap menerima risiko, baik untuk kesehatannya sendiri, maupun sanksi yang menunggu sebagai amanat UU, Kemenhub dan Perda. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments