Minggu, 20 Sep 2020

Tegakkan Hukuman, Jangan "Gertak Sambal"

Selasa, 15 September 2020 10:32 WIB
Shutterstock

Ilustrasi Covid-19

Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, aparat kepolisian akan menindak masyarakat yang melanggar protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.

Mahfud MD memastikan, pelanggar protokol kesehatan akan dijerat dengan aturan di KUHP.

"Kita (pemerintah -red) telah menemukan formulasi yang tidak perlu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu), tetapi menggunakan KUHP," kata Mahfud di Jakarta, Sabtu (12/9) malam, seraya menekankan, sekarang polisi diberi tugas menertibkan, kalau ada yang melawan akan ditangkap.

Ungkapan Menko Polhukam ini sangat keras dan tidak seperti biasanya. Hal ini tentu sangat terkait dengan jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia yang kini sudah mencapai angka lebih 200 ribu jiwa. Bahkan sudah 69 negara menutup pintu atas kedatangan Warga Negara Indonesia (WNI).

Selama ini sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus di masyarakat melalui pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa daerah, edukasi, sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan dan pembatasan lainnya. Namun upaya ini belum memperoleh hasil seperti yang diharapkan.

Bahkan prediksi bahwa puncak pandemi Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada Agustus 2020 tidak terbukti. Bila puncak terjadi pada bulan lalu, seharusnya pada September ini mulai ada tanda-tanda penurunan angka kasus positif. Namun sayangnya justru semakin "menggila", kasus positif terus bertambah, per harinya bisa mencapai peningkatan lebih 3.000 kasus.

Beberapa penyebab mengapa hal ini bisa terjadi, antara lain karena sangat kurangnya disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Pemberlakuan adaptasi kebiasaan baru (AKB) di masyarakat justru pelaksanaannya seperti normal kembali layaknya sebelum adanya pandemi. Padahal penerapan AKB merupakan salah satu upaya agar ekonomi kita tidak terpuruk dan masuk ke dalam resesi.

Sebagian besar masyarakat berseliweran di jalan dan pasar tanpa menggunakan masker. Anak-anak muda nongkrong di cafe dengan tidak membatasi jarak. Begitu juga dengan resepsi pernikahan dan pesta mulai ramai. Izin resepsi pernikahan yang dihadiri dibatasi maksimal 100 orang hanya dari keluarga terdekat tak dipatuhi. Anehnya, meski aturan dilanggar, tidak ada aparat yang melarang atau memberikan sanksi.

Kebiasaan yang kurang disiplin sepertinya sudah menjadi budaya di masyarakat kita. Pameo "peraturan dibuat untuk dilanggar" seperti betul adanya. Sehingga sangat sulit rasanya bagi masyarakat kita untuk menerapkan peraturan dengan kesadaran yang datangnya dari diri sendiri.

Bisa jadi upaya dengan penindakan secara keras dan tegas yang akan dilakukan pemerintah sebagai shock therapy agar masyarakat bertindak disiplin dan menerapkan segala aturan. Melihat kondisi di masyarakat, sudah saatnya kita mendukung tindakan yang benar-benar keras dan tegas.

Presiden RI Joko Widodo, di awal merebaknya pandemi Covid-19 sudah mewanti-wanti akan melakukan denda atau sanksi kepada masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Namun hingga saat ini belum ada pemberlakuan yang benar-benar tegas. Bisa juga hal ini menjadi penyebab masyarakat abai dengan peraturan, karena wanti-wanti itu cuma "gertak sambal".

Sudah saatnya pemerintah tidak mengulur-ulur peraturan yang keras itu kepada masyarakat. Pernyataan atau "ancaman" pemimpin yang tidak dilaksanakan bisa menjadi blunder, karena memang sudah tertanam di masyarakat kita budaya tak disiplin dan anggap sepele.

Kita berharap pernyataan Menko Polhukam kali ini benar-benar dilaksanakan. Karena kondisi sekarang membutuhkan penanganan serius dan tak main-main. Pemerintah dan masyarakat harus bekerjasama "menundukkan" pandemi demi keselamatan bangsa dan umat manusia. (***)
T#gs Gertak SambalJanganTegakkan Hukuman
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments