Sabtu, 06 Jun 2020
PDIPSergai Lebaran

TAJUK RENCANA

Sulitnya Berkoordinasi

redaksisib Selasa, 19 Mei 2020 10:15 WIB
SDSN

Ilustrasi

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi masyarakat miskin terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sangat lambat. Akibatnya timbul keriuhan hingga kegaduhan di daerah, termasuk di Sumut.

Presiden Jokowi juga sudah merasakan adanya keriuhan itu hingga dia memanggil 3 menteri yang bertanggungjawab menanganinya agar kerja cepat. Ketiga menteri itu adalah Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Juliari P Batubara dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar.

Jokowi menyoroti persentasi penyaluran BLT baru 15 persen dan BST baru 25 persen. Artinya masih jauh lebih banyak warga miskin terdampak Covid-19 yang belum menerima bantuan dibanding yang sudah. Untuk mempercepat sampai di tangan warga maka Jokowi meminta ketiga menteri agar memotong dan menyederhanakan prosedur penyalurannya.

Warga miskin yang belum mendapat salah satu bantuan itu diminta segera menanyakan langsung ke RT, RW atau Kepala Desa. Dengan sampainya bantuan itu, maka diharapkan akan dapat mengkerek ekonomi masyarakat terutama menjelang lebaran 2020 ini.

Lambatnya penyaluran bantuan ini diduga akibat kurangnya koordinasi antar kementerian di pusat dengan pemerintah daerah.

Di samping itu juga jenis bantuannya terlalu beragam ditambah lagi pendataan di daerah yang kurang sinkron mengakibatkan
penyalurannya amburadul. Hal ini mengakibatkan ada warga mendapatkan bantuan tumpang tindih dan ada pula warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan karena tidak terdata.

Memang bantuan dari pemerintah kepada warga miskin terdampak Covid-19 cukup banyak ragamnya sehingga bisa membingungkan jika tidak didukung data yang akurat.

Ada PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 1 juta keluarga, Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, BLT dan BST sebesar Rp 600 ribu selama 3 bulan berturut-turut, menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA, memberikan diskon 50% kepada pelanggan 900 VA dan Kartu Pra-Kerja. Selain itu juga ada JPS dari Pemerintah daerah.

Masyarakat pun sering tidak mau tahu dan merasa asal ada bantuan mereka wajib mendapatkannya. Padahal syaratnya sudah ditentukan yaitu tidak boleh tumpang tindih. Artinya, apabila sudah mendapatkan salah satu bantuan sosial di atas maka warga tidak boleh mendapatkan bantuan sosial lainnya. Namun kesadaran dan kejujuran agar orang lain juga dapat bantuan kadang masih sulit ditemukan di masyarakat kita.

Seharusnya tumpang tindih ini tidak akan terjadi karena yang melakukan pendataan adalah pemerintah daerah dan yang menyalurkannya juga pemerintah daerah. Namun ke depan sebaiknya sesama kementerian harusnya saling koordinasi sehingga bantuan dan penyalurannya disatukan saja di satu kementerian atau lembaga sosial.

Kurangnya koordinasi penanganan dampak Covid-19 ini juga terjadi di daerah, khususnya dalam pelaksanaan pasar murah menjelang lebaran sekaligus membantu warga miskin yang terdampak. Terlalu banyak instansi melaksanakan tanpa koordinasi, akibatnya amburadul karena pelaksanaannya tidak profesional dan membahayakan. Ada pasar murah Pemko, ada lagi pasar murah Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM dan juga ada yang dilaksanakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pemprov Sumut.

Semua mau menggelar pasar murah tanpa koordinasi, padahal sasaran dan wilayah yang mau dijangkau adalah sama. Terasa bahwa sosialisasinya kurang, sehingga pasar murah itu dianggap masyarakat pembagian bantuan sosial. Akibatnya masyarakat berbondong-bondong menyerbunya dan timbullah kegaduhan karena aparat tidak mampu melayani.

Selain itu, karena banyak instansi yang melaksanakan maka biaya operasional membengkak. Padahal jika dilaksanakan satu instansi maka biaya operasional yang dikeluarkan pasti akan lebih efisien sehingga sasaran dan wilayah yang dijangkau bisa lebih banyak.

Sepertinya terasa ada ego masing-masing instansi. Bahkan Gubernur yang seharusnya mengkoordinir kegiatan membantu masyarakat itu malah terlibat langsung melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuknya. Padahal seharusnya pasar murah itu cukup ditangani dinas bawahannya, bahkan bila perlu ditangani perusahaan profesional.
Begitulah sulitnya berkoordinasi meskipun mengucapkannya mudah tapi melaksanakannya sulit. (*)
T#gs berkoordinasitajuk rencana
LebaranDPRDTebing
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments