Sabtu, 19 Sep 2020

Subsidi BBM, Tanggung-Jawab Siapa?

Jumat, 29 Agustus 2014 11:05 WIB
Pertemuan antara Presiden SBY dan Presiden terpilih Joko Widodo di Bali, menciptakan sebuah momentum penting dari perjalanan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Kita sebut hal itu penting bagi demokrasi karena dengan demikian, keduanya menciptakan sebuah tradisi peralihan kekuasaan yang damai dan penuh dengan kesejukan. Keduanya juga mempertontonkan gesture yang menjadi panduan kepada kita bahwa kedua pemimpin yang sebentar lagi akan beralih peran, adalah model pemimpin yang saling menyapa, mendiskusikan kemajuan bangsa dan menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam makna yang sebenarnya.

Berbicara soal transisi pemerintahan, kita patut apresiasi karena keduanya memberikan pemahaman bahwa persoalan pemerintahan adalah tanggung-jawab pemerintah yang berkuasa dan pemerintah yang sebentar lagi akan mengemban tanggung-jawab tersebut. Kedua pemimpin memberikan contoh bahwa di dalam menjalankan pemerintahan diperlukan kontinuitas yang menjamin keberlangsungan program-program penting pemerintahan.

Salah satu materi yang paling ditunggu adalah mengenai penanggulangan kondisi BBM bersubsidi. Pasca pembicaraan empat mata dengan Presiden SBY, Joko Widodo menyampaikan bahwa dirinya secara khusus memang meminta supaya pemerintah saat ini menaikkan harga BBM. Namun, pemerintah saat ini kelihatannya sudah memberikan jawaban. Setidaknya itu dijelaskan oleh Menko Polhukam. Menurut Djoko Suyanto, pemerintah tidak ingin menaikkan harga BBM karena beberapa alasan. Selain karena kondisi perekonomian yang sedang lesu, berbagai kebijakan ekonomi pemerintah juga akan menyulitkan masyarakat. Pemerintah sudah menaikkan TDL dan kemudian menaikkan harga LPG 12 kg. Jika kemudian BBM dinaikkan, inflasi kemungkinan akan semakin lebih tinggi.

Argumentasi pemerintah SBY ini memang masuk akal. Tetapi harus pula dimengerti bahwa besaran subsidi sekarang ini sudah luar biasa. Wakil Presiden terpilih Jusuf Kalla yang pernah terlibat di dalam menaikkan harga BBM di tahun 2005 menyebut bahwa anggaran  Rp. 1 triliun habis dibakar setiap harinya hanya untuk kebutuhan BBM saja.

Kondisinya memang bahwa subsidi BBM sudah sangat besar dan semakin besar terutama pada RUU APBN 2015. Anggaran mendekati Rp. 300 triliun habis untuk memberikan subsidi bagi mayoritas pengguna kendaraan bermotor, naik sekitar Rp. 50 triliun dibandingkan dengan tahun 2014.

Kita sedang berbicara mengenai pemborosan, dan bukan sedang bicara soal ruang fiskal demi kepentingan pemerintah yang akan datang. Pemborosan itu begitu luar biasa sehingga kemudian mendorong perilaku konsumtif. Inti masalahnya di sini. Ketika harga BBM di Indonesia sebagian besar disubsidi oleh pemerintah, maka masyarakat yang mampu membeli kendaraan bermotor kemudian berlomba-lomba menggunakan uangnya untuk memiliki kendaraan bermotor. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor di Indonesia tergolong sangat cepat. Dan inilah yang merugikan. Sebab pertumbuhan kendaraan bermotor ini kemudian menjadi jalan masuk bagi kemacetan dan polusi yang kemudian merugikan ekonomi kita sendiri.

Pemborosan ala subsidi ini memang sangat tidak tepat sasaran. Penikmat kendaraan bermotor adalah mereka yang memiliki pendapatan cukup besar. Sementara itu masyarakat miskin dan kecil, justru secara tidak langsung telah dirampok haknya. Jika dibiarkan maka itu berarti dengan sengaja melanggengkan ketidakadilan di negeri ini.

Kita berharap pasca pertemuan tersebut, sebagai tindak lanjut dari pembicaraan keduanya, meski ada ketidaksepakatan soal BBM, masalah pengalihan subsidi kepada sektor yang lebih produktif, menjadi konsentrasi. Hanya dengan cara itu, negara kita bisa lebih punya peluang untuk membangun ekonominya (***)

T#gs Subsidi
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments