Jumat, 19 Jul 2019

Sosialisasi Kenaikan NJOP

admin Jumat, 12 Juli 2019 11:05 WIB
Pemerintah Kota Medan ternyata sudah menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP). Akibatnya terjadi kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di beberapa lokasi. Memang tidak semua kawasan, tetapi kebijakan itu dirasa memberatkan dan mendadak.

Kenaikan NJOP sudah berlaku pada 2019 ini. Tetapi, tidak seluruh daerah. Kenaikannya berdasarkan sektor dan zona. Wilayah yang dianggap nilai ekonomis masyarakatnya dari pembangunan infastruktur, pengembang membangun perumahan, harus disesuaikan.

Harusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, sehingga warga ada persiapan terlebih dahulu. Memang masyarakat berada pada posisi lemah, dan hanya bisa menerima saja keputusan ini. Namun sesuai asas pemerintahan yang baik, setiap kebijakan menyangkut publik, harusnya dibicarakan dan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu.

Perlu diketahui kemampuan warga sangat beragam. Bagi yang mampu, tentu saja kenaikan itu tidak akan memberatkan. Namun bagi yang biasa saja kehidupannya, pengeluaran tambahan di luar yang rutin tentu membuat pusing.

Jika tetap naik tanpa sosialisasi, maka kebijakan ini akan menggusur secara tidak langsung orang sederhana dari kawasan yang telah naik NJOP-nya. Mereka terpaksa menjual tanah dan bangunannya, daripada membayar PBB yang mahal. Tentu ini tak adil bagi warga, dan menciptakan jurang antara kaya dan miskin.

Kebijakan menaikkan NJOP tentu bisa dipahami dan diterima. Apalagi sudah diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2009. Satu di antara pasalnya berbunyi "Kenaikan NJOP bisa dilakukan per 2 tahun atau menyesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah setempat".

Berdasarkan peraturan tersebut, NJOP bisa saja naik satu tahun sekali, bisa per dua tahun atau tiga tahun sekali. Artinya tidak bersifat mutlak, dan sangat tergantung pertimbangan pemerintah daerah setempat. Kenaikan NJOP Kota Medan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Kota Medan 2019 yang diterbitkan melaui Perwal Kota Medan.

Dalam penjelasannya, Pemko berpendapat NJOP otomatis mengikuti harga pasaran di masyarakat. Bila di satu daerah harga pasar tanahnya melonjak tinggi per meter, maka NJOP akan naik. Tetapi, tetap diatur di bawah harga pasar.

Pemko Medan diharapkan memberi penjelasan atas kenaikan NJOP tersebut. Sebaiknya transparan saja dipaparkan berapa nilai di kawasan tertentu. Informasi tersebut sebaiknya disebar melalui media massa dan media sosial. Publik harus bisa mengaksesnya dengan mudah. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments