Minggu, 18 Agu 2019

Solidaritas Akibat Kekerasan Terhadap Wartawan

admin Sabtu, 03 Agustus 2019 13:48 WIB
Teror terhadap wartawan di Aceh masih belum terungkap siapa pelakunya. Setelah rumahnya, giliran kantor PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang dicoba dibakar. Besok atau lusa, siapa saja bisa menjadi korban, jika tak segera ditangkap pembakarnya.

Polisi sebenarnya sudah turun ke lapangan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara). Publik diminta bersabar menunggu hasil penyelidikan. Sejauh ini belum ada simpulan yang mengarah ke seseorang atau kelompok tertentu.

Patut diduga ada upaya sistematis untuk menakut-nakuti wartawan dalam menulis berita. Memang masih asumsi, sebab belum ada bukti yang kuat. Itu sebabnya polisi mesti bergerak cepat mengungkap apa yang sebenarnya di balik peristiwa tersebut.

Ada indikasi teror tersebut sudah terencana. Sebab ketika wartawan mengikuti rapat kerja, ada orang mendatangi rumahnya dan meminta nomor seluler. Gerak-geriknya mencurigakan, seperti sedang memetakan situasi sekitar rumah.

Saat ini, wartawan yang rumahnya dibakar memang sedang intensif menulis beberapa berita yang agak sensitif. Antara lain perihal proyek pembangunan jalan Muara Situlen-Gelombang, proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH Lawe Sikap, illegal logging di lokasi PLTMH Lawe Sikap, 13 titik tambang galian C yang tidak bayar pajak, dan kasus perjudian di Aceh Tenggara. Bisa saja ada yang tak senang dengan karya jurnalistik tersebut.

Sesuai UU 40 Tahun 1999, diwajibkan adanya perlindungan hukum bagi wartawan yang menjalankan tugasnya. Polisi diharapkan memberi atensi dan jaminan keamanan bagi wartawan yang menjadi korban pengancaman. Hal itu untuk mencegah tindakan lain terhadap wartawan.

Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, peristiwa kekerasan yang menimpa jurnalis ada 42 kasus kekerasan sejak Mei 2018 hingga Mei 2019. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik. Memang lebih sedikit lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode Mei 2017 hingga Mei 2018 yang mencapai 75 kasus.

Pihak yang merasa terganggu dengan pemberitaan wartawan diharapkan bisa memahami bagaimana tugas pers. Jadi tidak perlu reaktif kalaupun ada pemberitaan yang dianggap keliru atau tak seimbang. Mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui penggunaan hak jawab dan hak koreksi (Pasal 5 ayat 2-3, UU Pers No 40 Tahun 1999).

Pers berkewajiban memuat hak jawab dan hak koreksi. Bahkan ada atau tak ada penggunaan hak jawab dan hak koreksi, sesuai pasal 10 kode etik jurnalistik, disebutkan wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Jadi tak perlu melakukan kekerasan yang justru akan memicu solidaritas dan mendorong polisi bergerak cepat akibat meluasnya tekanan publik. (**)

T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments