Kamis, 14 Nov 2019

Single Salary Bagi PNS

admin Sabtu, 10 Agustus 2019 10:39 WIB
Sudah lama ada keluhan tentang kesenjangan gaji PNS (Pegawai Negeri Sipil). Meski sama pangkat dan golongan, berbeda kementerian ikut memengaruhi jumlah gaji (salary). Begitu juga antar daerah sudah ada kesenjangan uang yang dibawa pulang ke rumah.

Memang ada argumentasi atas perbedaan tersebut. Kinerja mesti menjadi acuan menggaji PNS. Jika tidak, maka yang rajin dan malas, pintar dan bodoh, akan mendapat gaji sama.

Kondisi ini akan membuat menurunnya gairah kerja PNS. Kompetisi justru diperlukan, asal dilakukan secara sehat dan objektif. Reward (imbalan) dan punishment (hukuman) tetap diperlukan sebagai alat kontrol.

Kantor Staf Kepresidenan (KSP) memunculkan wacana single salary atau sistem penggajian tunggal. Ini perlu dilakukan untuk mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta distribusi PNS untuk memerluas akses layanan publik. Jika tidak orang susah untuk dipindahkan ke kementerian atau lembaga lain, karena perbedaan gaji.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengakui Indonesia memang belum memiliki satu acuan terkait pemberian tunjangan untuk PNS. Masing-masing membuat besaran sendiri dengan berpegang pada aturan Kemendagri. Sepanjang daerah masih mampu mengandalkan PAD (pendapatan asli daerah), mereka bisa menaikkan sesuai kewenangannya.

Perlu ada peraturan pemerintah yang mengatur terkait pemberian gaji, tunjangan dan fasilitas untuk PNS sehingga bisa menjadi acuan Pemda. Jika ingin distribusinya berjalan dengan baik, maka regulasi ini mesti ada. Jadi single salary bukanlah gaji menjadi sama rata, tetapi panduannya sama di seluruh Indonesia.

Namun, Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) berbeda pendapat dengan KSPN dan Kemenpan RB. Mereka malah menilai adanya batas bawah gaji PNS lebih penting dibandingkan kebijakan single salary. Perlu ada gaji minimum yang bisa diberikan dengan pedoman level nasional.

Indikatornya bisa menggunakan DAU (dana alokasi umum) dan PAD. Jika tidak, single salary bisa menjadi beban bagi daerah yang kurang mampu. Ujung-ujungnya akan menambah beban pemerintah pusat dengan pemberian subsidi atau sejenisnya.

Reformasi birokrasi memang tak bisa dari satu aspek saja. Gaji penting sehingga perlu evaluasi menyeluruh agar berkeadilan. Perubahan tak boleh mendadak, sebaiknya dimulai dari PNS hasil rekrutmen terbaru.(**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments