Minggu, 17 Nov 2019

Selamatkan Industri Pers dan Perbukuan Nasional

Sabtu, 17 November 2018 11:18 WIB
Perusahaan pers tidak seratus persen merupakan bisnis murni. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bukanlah satu-satunya tujuan. Media massa memiliki tugas mulia yang berkaitan dengan pembangunan bangsa, sesuai dengan amanat undang-undang

Berdasarkan ketentuan pasal 33 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial.  Lalu dalam pasal 6 disebutkan pers nasional melaksanakan peranan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormat kebhinekaan.  Kemudian, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Peranan lain adalah melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Melihat tugas besar ini, wajar pemerintah memberi perhatian khusus terhadap industri media massa. Sebab fungsi dan peranan tersebut membantu pemerintah menjalankan tugasnya. Pers merupakan mitra strategis dan apabila terpuruk, maka yang dirugikan adalah pemerintah juga.

Saat ini, penerbitan pers terutama media cetak diperhadapkan dengan masalah biaya produksi. Hal itu dipicu kenaikan harga kertas. Catatan Serikat Perusahaan Pers (dulu disebut Serikat Penerbit Suratkabar-SPS), mencatat  per Juli 2018 lalu saja, harga kertas koran di negeri ini naik dari Rp9.800 per kilogram menjadi Rp13.200 per kilogram.

Naik tidaknya harga kertas sangat tergantung keinginan pers produsen. Perusahaan pers tak bisa menolak, selain menerima keadaan ini. Memang itu diserahkan ke mekanisme pasar. Jadi tak bedanya perlakuan antara kertas untuk kepentingan komersial lainnya, dengan penerbitan pers.

Keluhan yang sama sebenarnya juga dialami penerbitan buku. Harga kertas melambung membuat mereka pusing tujuh keliling. Ada yang menahan diri tidak mencetak buku, dan sebagian besar terpaksa menaikkan harga hingga 30 persen. Padahal sebagian besar buku di Indonesia adalah untuk pendidikan atau sekolah, hanya sebagian kecil yang sifatnya komersial.

Penerbitan pers dan buku perlu berjuang bersama. Tentu gaungnya pasti lebih kuat dan mendapat perhatian dari pemangku kepentingan. Sebab kedua sama-sama berperan dalam pendidikan membangun bangsa.

Dalam pertemuan SPS di Medan kemarin, berbagai usulan sudah dibicarakan sebagai solusi menolong industri penerbitan pers nasional. Pemerintah memang tak boleh diam melihat situasi ini. Tak harus memberi subsidi, paling tidak ada regulasi agar produsen kertas tidak menaikkan harga secara sepihak.

Patut dipertimbangkan pendirian perusahaan bersama atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang khusus memproduksi kertas koran untuk media-media cetak. Meski bukan hal mudah, tetapi tak mustahil bisa diwujudkan. Diperlukan kemauan politik dari pemerintah agar bisa mewujudkannya sehingga harga kertas untuk koran bisa stabil dan terjangkau.(**)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments