Rabu, 23 Okt 2019

Seharusnya Kepala Daerah Jera Berbuat Korupsi

Senin, 19 November 2018 10:37 WIB
Prestasi KPK yang kembali melakukan operasi tangkap tangan  (OTT) di Sumut patut diapresiasi. Kali ini Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu yang berhasil dijerat. Sejumlah diamankan dan diduga terkait "jual beli" proyek dikabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Dairi tersebut.

Ini menjadi catatan, betapa kekuasaan sangat mudah menyimpang ketika bersentuhan dengan masalah uang. Hanya kepala daerah yang berintegritas yang mampu bertahan dengan godaan untuk korupsi, dan itu tak mudah! Sebab besarnya kekuasaan dalam mengatur jabatan dan proyek menjadi sasaran para 'pialang' untuk menawarkan uang demi mewujudkan kepentingannya.

Memang OTT KPK sangat menakutkan bagi koruptor. Sebab operasinya dilakukan senyap dan biasanya diikuti dengan penyadapan. Ada kalanya 'target' sudah dikuntit berbulan-bulan sebelum dicokok. Barang bukti dan saksi sudah lengkap karena tertangkap basah, membuat pelakunya tak bisa mengelak.

Korban OTT KPK sudah berderet dari beragam profesi. Mulai dari pejabat negara, swasta, pengacara hingga aparat penegak hukum. Operasi itu menunjukkan masih banyak penyelenggara negara yang tidak kapok untuk melakukan praktik korupsi dan suap. Itu yang dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyuap demi keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Ada pihak mempertanyakan barang bukti OTT kadang hanya 'recehan'. Hasilnya kadang puluhan juta rupiah. Namun jika dipahami lebih dalam, justru hasil OTT itu mampu mencegah korupsi uang negara yang nilainya ratusan juta hingga miliaran rupiah. OTT mencegah terjadinya korupsi yang lebih besar.

Ada indikasi, kepala daerah terdorong korupsi karena mahalnya biaya politik. Sejak pencalonan, kampanye hingga saat pilkada. Banyak kepala daerah tersandera karena harus balas budi terhadap pendukungnya. Untuk melunasi janji politik, terpaksa harus menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang.

Meski keserakahan bisa menjadi motif melakukan korupsi. Banyak orang ambisi menjadi kepala daerah karena ingin cepat kaya. Sebab ada beberapa kewenangan yang bisa disalahgunakan untuk menghasilkan uang. Sebut saja mutasi dan pengangkatan pejabat, pembagian proyek dan pemberian izin-izin.

Itu sebabnya program pencegahan korupsi masih perlu dievaluasi. Sebab berbagai penyuluhan dan peringatan untuk tidak korupsi, masih belum efektif. Sikap antikorupsi sebaiknya disyaratkan sejak pencalonan, yang bisa dicek dengan berbagai metode. Selain menghapuskan politik biaya tinggi dalam kompetisi pemilihan kepala daerah.

Kita berharap penangkapan Bupati Pakpak Bharat yang terakhir kena OTT di Sumut. Seharusnya memberi efek jera untuk tidak main-main dengan kekuasaan. Sekali lagi terimakasih KPK, yang tetap komit memberantas korupsi. (**)
T#gs
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments