Senin, 22 Apr 2019

Sederhanakan Perizinan Pembangunan Properti

admin Selasa, 29 Januari 2019 13:51 WIB
Indonesia saat ini membutuhkan sekitar 800.000 rumah baru setiap tahun. Kebutuhan akan perumahan lebih besar lagi mengingat jumlah backlog yang mencapai 14 juta lebih. Jika saat ini pembangunan rumah baru setiap tahun kurang dari 500.000 unit, tahun ini pembangunan rumah baru harus lebih dari satu juta unit.

Jika ada sejuta rumah yang dibangun, tenaga kerja yang terserap sedikitnya 20 juta. Pembangunan perumahan akan menggerakkan 174 sektor usaha. Industri keramik, semen, dan kaca, misalnya, akan bertumbuh. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan, sektor properti memiliki multiplier effect sangat tinggi dan selalu menjadi pilihan prioritas untuk menggerakkan sektor riil yang sedang lesu.

Pembangunan sektor properti memiliki dampak ganda yang sangat besar. Hasil penelitian BI menunjukkan, pembangunan perumahan menggunakan sekitar 174 produk, mulai dari semen, pasir, batu, dan kayu hingga cat, kaca, mebel, dan tekstil. Perumahan juga sektor padat karya. Pembangunan satu rumah penduduk menyerap sekitar 20 tenaga kerja.

Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan pembangunan perumahan di daerah masih terkendala perizinan. Itu sebabnya, para pengembang kesulitan mengejar target pembangunan rumah yang ditetapkan pemerintah. Hampir 70 persen pemda ternyata belum melaksanakan PP 64/2016, terutama yang terkait dengan kemudahan perizinan.

Masalah lamanya proses perizinan di sektor peroperti pernah mendapat sorotan Bank Dunia. Di Asean, Indonesia merupakan negara yang membutuhkan waktu paling lama, dan biaya paling besar. Prosesnya paling panjang dalam mengurus perizinan sektor properti.
Berdasarkan data REI dan Bank Dunia, prosedur perizinan di sektor properti di Indonesia mencapai 38 tahap, termasuk yang berkaitan dengan pembayaran pajak. Tahapan itu meliputi izin prinsip, izin lokasi, izin masterplan, anaslisis mengendai dampai lingkungan (amdal) dan rencana kelola lingkungan/upaya pemantauan lingkungan (RKL/UPL). Itu belum termasuk izin domisili, izin lingkungan, tim ahli bangunan gedung (TABG), sertifikat laik fungsi (SLF), serta penyerahan prasarana, sarana dan utilitas (PSU).

Pemerintah perlu memberikan dukungan pada percepatan pembangunan perumahan dengan memberikan kemudahan berbagai perizinan pembangunan, mulai dari izin lokasi hingga IMB. Pemerintah juga bisa membantu PNS yang belum memiliki rumah untuk mendapatkan kredit kepemilikan rumah (KPR). Dengan uang muka dan bunga yang rendah, kredit KPR akan meningkat. Data menunjukkan, NPL KPR di bawah rata-rata NPL perbankan.

Selain itu, pemerintah, pusat hingga daerah, perlu memberikan perhatian lebih besar pada pembangunan perumahan. Bukan hanya rumah baru yang perlu dibangun. Renovasi rumah juga perlu didorong agar memberikan dampak yang besar bagi perekonomian.

Pembangunan perumahan diharapkan makin bergairah dan pasar akan membaik seiring meningkatnya daya beli masyarakat. Tidak ada sebenarnya orang yang tak butuh rumah Untuk itu, memberi kemudahan sebaiknya menjadi komitmen, dengan menyederhanakan tahapan dan prosedur. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments