Selasa, 15 Okt 2019

Sanksi Bagi Daerah yang Pertahankan ASN Koruptor

admin Sabtu, 06 Juli 2019 09:48 WIB
Awalnya KPK yang memberi rekomendasi tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus korupsi. Lalu Badan Kepegawaian Nasional (BKN) menindaklanjutinya dengan melakukan pemblokiran terhadap ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tindak pidana korupsi. Mereka sebelumnya masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing.

Putusan BKN mendapat angin segar setelah terbit putusan MK mempertegas bahwa ASN yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat. Hal itu juga berlaku bagi PNS koruptor. Putusan MK tersebut bernomor 87/PUU-XVI/2018 berdasarkan permohonan yang diajukan PNS Pemerintah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau bernama Hendrik.

MK berpendapat pemberhentian dengan tidak hormat adalah hal yang wajar mengingat ASN tersebut sudah melanggar aturan. Disebutkan, seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah wajar dan beralasan menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat. Ini menjadi energi bagi pemecatan bagi ASN yang korupsi berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Sayangnya sikap pusat ini tidak semuanya diikuti daerah. Masih ada yang mempertahankan ASN koruptor. Ada analisis, lambannya pemecatan karena ada keterkaitan ASN koruptor dengan kepentingan kepala daerah.

Padahal sudah ada penegasan bahwa PPK akan dikenakan sanksi administratif jika tidak melakukan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH) terhadap ASN yang divonis korupsi dan telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal itu tertuang pada surat petunjuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dengan nomor B/50/M.SM.00.00/2019. Surat yang ditandatangani Menteri PAN-RB Syafruddin tersebut tertanggal 28 Februari 2019 dan ditujukan kepada para PPK.

Berdasarkan UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan melakukan pembinaan dan pengawasan (Binwas) terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah. Untuk mendukung sikap tersebut, telah dicabut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tahun 2012. Sebab surat edaran tersebut tidak mewajibkan pemberhentian ASN yang telah menjalani hukuman pidana disebabkan tindak pidana korupsi atau kejahatan jabatan lainnya.

Pemerintah Pusat juga telah mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaporkan secara berkala PNS yang tersandung kasus korupsi. Kemendagri menegaskan agar pengawasan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) lebih ditingkatkan agar dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dengan skandal korupsi. Ini juga menyelamatkan negara agar tidak dirugikan dua kali.

Sungguh tidak adil bagi masyarakat, jika ASN yang telah terbukti mencuri uang negara, masih tetap dibayar gajinya dan malah menjabat di posisi strategis. Sudah saatnya negara bertindak tegas. Jika masih ada kepala daerah yang melindungi, maka harus diberi sanksi, yang bentuknya bisa dirumuskan Pemerintah Pusat.

Publik perlu terlibat mengawal putusan untuk memberhentikan ASN yang korupsi. Sebaiknya diumumkan terbuka daerah mana yang masih membangkang. Jadi rakyat tahu siapa-siapa yang tak selaras dengan kebijakan pusat. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments