Kamis, 20 Jun 2019

Saatnya Adu Argumen dan Uji Bukti

admin Kamis, 13 Juni 2019 09:59 WIB
Sesuai jadwal, besok, akan dilakukan sidang pendahuluan perkara hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Ada kekhawatiran terjadi lagi pengerahan massa yang bisa berujung pada kerusuhan. Bentrok di depan Bawaslu pada 21-22 Mei lalu masih menyisakan trauma bagi publik, meski polisi sudah menangkap para perusuhnya.

MK sudah mengantisipasi terjadinya aksi massa. Mereka sudah mengumumkan pembatasan pengunjung sidang perkara hasil Pilpres 2019. Setiap pihak hanya diberikan kuota 15 kursi.

Kebijakan ini diambil demi kondusivitas jalannya persidangan. Sebab, sidang sengketa hasil Pilpres 2019 akan menjadi sorotan publik dan mengundang rasa ingin tahu akan jalannya persidangan. Meski ada pembatasan kuota bagi setiap pihak untuk ikut masuk ke ruang sidang, tidak berarti membatasi masyarakat yang telah hadir ke MK demi menyaksikan persidangan.

MK berjanji akan menyiapkan layar besar untuk mengakomodir masyarakat atau pendukung yang tidak bisa masuk ke ruang sidang. Jadi tetap terbuka datangnya massa dalam jumlah besar ke persidangan. Ini pasti membuka peluang terjadinya aksi massa.

Dari kandidat memang sudah ada imbauan agar pendukungnya tidak perlu berbondong-bondong ke MK. Namun, apakah itu efektif atau tidak, akan teruji pada Jumat besok. Sebab ada keraguan, seruan tersebut akan diindahkan pendukung calon.

Patut dipahami, putusan MK tidak terpengaruh oleh tekanan massa. Hakim MK akan memutuskan berdasarkan fakta yang diungkap di persidangan. Fakta dan alat bukti berupa dokumen penunjang harus disiapkan secara lengkap dan komprehensif oleh pihak penggugat.

Bukti tambahan masih memungkinkan disertakan saat persidangan berlangsung. Sidang pengucapan putusan untuk perkara Pemilu Presiden diagendakan pada 28 Juni, sedangkan untuk Pemilu Legislatif pada 6 Agustus hingga 9 Agustus. Namun, bisa lebih cepat dari jadwal, tergantung dinamika persidangan.

Mengingat hakim MK adalah orang yang berintegritas tinggi dan kredibel di bidangnya, semua pihak diminta memercayakan putusan yang akan dikeluarkan akan adil. Jangan lagi membangun narasi yang memojokkan MK. Mari kawal proses hukum ini dan menerima apapun nanti hasilnya.

Sebab putusan MK bersifat final dan mengikat. Tak ada lagi upaya hukum lain untuk membatalkannya. Jadi baik penggugat dan tergugat, lakukan yang terbaik dalam berargumen dan menguji bukti. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments