Minggu, 08 Des 2019

Rumah Sakit Daerah Turun Kelas

admin Rabu, 14 Agustus 2019 12:36 WIB
Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan semua lapisan masyarakat. Itu sebabnya pemerintah memberi perhatian khusus, selain sektor pendidikan. Tanggung jawab ini tidak hanya urusan pemerintah pusat, tetapi juga provinsi dan kabupaten kota.

Di Sumatera Utara misalnya, hampir setiap kabupaten kota memiliki rumah sakit daerah (RSUD). Pemda setempat sebagai pengelola tentu bertanggung jawab luar dalam atas rumah sakit tersebut. Sebab mereka yang bertanggung jawab atas anggarannya, dan penempatan personel di berbagai jabatan di sana.

Sayangnya, tanggung jawab itu tidak semua daerah melakukannya dengan baik. Harusnya dengan makin membaiknya sistem penjaminan kesehatan, dan adanya otonomi daerah, maka RSUD bisa menjadi standar internasional. Sebab mereka berwenang mengembangkannya sesuai kemampuan masing-masing.

Kemarin Harian ini menyiarkan RSUD milik Pemkab Tapanuli Utara turun kelas, dari B menjadi C. Padahal, sudah sejak lama rumah sakit ini menjadi tumpuan harapan masyarakat. Ketika belum ada pemekaran, ada banyak orang dari Tanah Batak berobat ke sana.

Patut dievaluasi mengapa hal itu terjadi. Adakah di sana kesalahan manajemen? Tentu tak cukup hanya menyalahkan direktur dan staf di sana. Pemda sebagai pemilik harus bercermin, jangan-jangan kebijakan selama ini tak berpihak ke peningkatan kualitas layanan RSUD.

Memang, RSUD Tarutung tidak sendirian. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah merilis ada 615 dari 2.170 rumah sakit yang turun kelas. Ada beberapa kriteria yang menyebabkan sebuah rumah sakit harus turun kelas.

Pada dasarnya yang menjadi tolok ukur ialah sumber daya di rumah sakit itu sendiri. Antara lain sarana dan prasarana yang sesuai standar serta memiliki ketersediaan dokter spesialis. Tentu perlu keterbukaan dari manajemen RSUD, apa sebenarnya yang kurang, sehingga bisa diperbaiki ke depan.

Misalnya, jika sarana prasarana bermasalah, apakah ketiadaan anggaran dari APBD? Bisa jadi rumah sakit sudah mengusulkan, namun tak digubris, dengan berbagai dalih. Apabila minim tenaga spesialis, perlu evaluasi apa penyebabnya.

Bisa jadi insentif dokter spesialis tak pernah diperhatikan Pemda. Perlu dicatat, tak mudah mengelola rumah sakit apabila tidak ada kepedulian pemerintah setempat. Ayo berbenah, jangan malu jika memang tak mampu, bisa belajar dari daerah lain yang lebih mampu. (**)
T#gs
Berita Terkait
Komentar
Komentar
Silakan Login untuk memberikan komentar.
FB Comments